Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, keadilan pertanahan untuk masyarakat Indonesia harus diwujudkan. Menurutnya, komitmen tersebut bakal diwujudkan oleh Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Keadilan pertanahan, terkait dengan land reform bagaimana lahan-lahan ini harus menjadi hajat hidup masyarakat. Jangan ada penguasaan lahan yang timpang dan tidak adil," kata Herman, Kamis (22/2/2024).

Herman mengungkapkan, AHY selalu menegaskan untuk menuntaskan mafia tanah di Indonesia. Dalam memberantas mafia tanah itu, tentu ini harus bekerja sama dengan stakeholder lainnya.

"Biasanya ada di pojok berbagai sisi intansi dan ini yang harus dipertimbangkan. Andai kata empat ini bisa diselesaikan oleh AHY saya kira ke depan bisa diselesaikan," ucap Herman.

Sementara itu, Pemerhati Politik BRIN Wasisto Rahardjo menilai, dilantiknya AHY sebagai Menteri ATR/BPN sebagai bentuk rekonsiliasi politik. Karena, sejak tahun 2014, Partai Demokrat yang dinakhodai AHY menjadi oposisi.

"Kita tahu semua, Demokrat setelah tahun 2014 selalu ada di luar pemerintahan atau dalam oposisi lah. Masuknya AHY di sisa pemerintahan (Presiden) Jokowi sekarang, menunjukkan ada semacam rekonsiliasi yang dibangun di akhir masa pemerintahan," kata Wasisto saat berbincang dengan Pro3 RRI.

Wasisto mengungkapkan, Presiden Jokowi dinilai ingin merangkul seluruh pihak oposisi masuk ke dalam kabinetnya. Masuknya AHY sebagai menteri, dinilai sebagai challege untuk masa mendatang.

"Bisa kita lihat tentu di sini adalah mungkin tes pertama bagi Mas AHY. Ketika memang beliau akan ditunjuk menteri di pemerintahan yang baru pasca 2024 ya," ucapnya.

Kemudian, Wasisto tidak menampik, banyak pihak ingin mengetahui kinerja AHY sebagai menteri disisa-sisa waktu akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Terlebih, AHY dalam karir perpolitikannya belum pernah menjabat di bidang publik.

"Bukan pra-test juga, kita lihat adalah upaya untuk melihat bagaimana kinerja Mas AHY nanti ketika menjabat menteri ATR/BPN. Karena sebelumnya Mas AHY belum menjabat di badan publik dan ini menjadi peluang bagi Mas AHY," ujarnya. (*)