Berbeda dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang absen di gelar lantaran tahun politik pemilu Februari dan Pilkada November 2024 sehingga mengharuskan adanya Penjabat Sementara (PJs) Kades dari latar belakang PNS. Pemilihan Anggota BPD Se Kabupaten Karawang yang diagendakan tahun ini sebelum berakhirnya masa jabatan 3 Oktober 2024, masih belum ada regulasi dan kebijakan penundaan, baik dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri)
maupun Kementrian Desa PDTT. 
Foto : Kabid Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Karawang Andry Irawan

Menyikapi ini, Kabid Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Karawang, Andry Irawan mengungkapkan, penyelenggaraan pemilihan Anggota BPD Desa diatur dalam Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD. Jika tidak ada ada regulasi baru, maka pemilihan BPD juknisnya yang turunannya berupa Peraturan Bupati (Perbup) tidak akan jauh berbeda. Namun demikian, sejauh ini soal kapan diselenggarakan, masih tentatif, karena yang pasti pelaksanaan pemilihan BPD yang jumlahnya serentak ribuan di Karawang itu harus dilaksanakan dalam tempo tertentu sebelum berakhirnya SK pada 3 Oktober 2024. 

"Kalau ditunda atau tidak, juknisnya belum ada. Kalau Pemilihan BPD tetap digelar meskipun dalam tahapan Pilkada nanti. Kita tunggu saja, karena teknisnya nantikan diatur Perbup, tahapan dan syarat-syaratnya, " Ujar Andry, Kamis (7/3/2024).

Dalam Permendagri, pemilihan BPD bisa terselenggara dalam dua opsi, yaitu bisa dengan pemilihan langsung dan bisa dengan musyawarah mufakat keterwakilan/Dusun. Itu, nanti akan diatur tersendiri. Yang pasti, bagi putera puteri Karawang dan tokoh yang berminat nyalon sebagai BPD Desa, tetap agar mempersiapkan diri. 

"Tahun sekarang saja di Siltap ada kenaikan honornya, dimana Ketua BPD Rp1,2 juta perbulan dan anggota Rp1 juta perbulan, " Ujarnya. (Rd)