Pemerintah Tak Akan Bayar Tebusan Rp131 Miliar
Pusat Data Nasional (PDN) sempat tumbang berhari-hari, karena diserang hacker (peretas). Pemerintah menyebut, pelaku peretasan PDN sempat meminta uang sebesar USD8 juta atau sekitar Rp131 miliar kepada pemerintah. 
Pemerintah Tak Akan Bayar Tebusan Rp131 Miliar
Hacker tersebut mengaku uang itu sebagai tebusan terhadap 210 data yang akan dikembalikan. "Memang di web itu kami ada jalan ke sana, biar kami ikuti mereka minta tebusan ada USD 8 juta," kata Direktur Network dan IT Solution Telkom Sigma, Herlan Wijanarko, Senin, (24/6/2024).
Herlan mengatakan, pihaknya sudah tahu bahwa serangan dilakukan untuk meminta tebusan. "Jadi sebenernya waktu kita mengetahui ada indikasi serangan tanggal 20 (Juni) dini hari, kita telusuri, dan kita temukan," ucap Herlan.
Herlan pun menegaskan, masalah ini tengah diinvestigasi lebih jauh. Ia mengatakan, varian tersebut tengah ditindak lebih jauh.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi, Nezar Patria mengatakan, kemungkinan pelaku berasal dari luar negeri. Nezar juga mengatakan, untuk saat ini belum ada ancaman soal penghapusan data.
"Ini cuma sejumlah data di-enkripsi. Jadi, kami enggak bisa masuk ke sana," ujarnya.
Pemerintah menargetkan penyelesaian dan pemulihan PDN dapat dilakukan secepatnya, agar tidak menular ke website lainnya.
"Jadi, ini yang diserang adalah kepentingan nasional kita. Tolong bantuannya," katanya.
Pemerintah memastikan tidak akan memenuhi permintaan uang tebusan USD8 juta atau setara Rp131 miliar dari pihak peretas Pusat Data Nasional (PDN). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, peretas PDN sedang dilacak.
“(Sosok Hacker) ditunggu aja, nanti ini sedang diurus sama tim. Yang jelas pemerintah tidak akan bayar,” kata Budi, Senin (24/6/2024).
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi, Nezar Patria mengatakan, kemungkinan pelaku berasal dari luar negeri. Nezar juga belum memastikan pihaknya sedang terus bekerja.
"Belum. Kami lagi konsentrasi untuk mengisolasi data-data yang terdapat," kata Nezar.
Ia juga mengatakan, untuk saat ini belum ada ancaman soal penghapusan data. "Ini cuma sejumlah data di-enkripsi, jadi, kami enggak bisa masuk ke sana," ucapnya.
Permintaan tebusan kepada pemertintah ini menyusul gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik, Kamis (20/4/2024). Salah satu layanan yang terdampak adalah keimigrasian di Bandara. (*)
