 |
| Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti (tengah) didampingi Mendikdasmen Abdul Mu'ti dan Mensos Syaifulllah Yusuf ketika memberi keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/4/2025). (Foto: Biro Pers Setpres) |
Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggat Widyasanti mengatakan, data Bank Dunia tersebut tidak harus menjadi acuan. Karena menurutnya, itu hanya referensi semata.
"Mari lebih bijak memaknai dan memahami angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Karena itu bukanlah suatu keharusan kita menerapkan, melainkan itu hanya sebagai referensi," ujar Amalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/4/2025).
Amalia menyebut standar Bank Dunia menentukan angka tersebut adalah garis kemiskinan. Untuk kategori negara berpendapatan menengah atas yaitu sebesar 6,85 USD per kapita.
Ketetapan itu berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) pada tahun 2017. Sehingga, angka tersebut tidak dapat langsung dikonversi menggunakan nilai tukar saat ini.
Ia pun mengingatkan, garis kemiskinan dari Bank Dunia tidak harus menerapkan mutlak oleh setiap negara. Tiap negara harus memiliki garis kemiskinan nasional yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi masing-masing.
"Selain garis kemiskinan standar Bank Dunia, banyak negara yang memiliki garis kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Dihitung berdasarkan keunikan dan standar hidupnya," kata Amalia.
Amalia menuturkan garis kemiskinan di Indonesia ditetapkan berdasarkan kondisi tiap provinsi. Terlebih standar hidup tiap provinsi berbeda-beda.
Sehingga, saat menghitung angka kemiskinan, basis yang digunakan adalah angka kemiskinan di masing-masing provinsi. Angka tersebut diagregasikan menjadi angka nasional.
Karenanya, Amalia berujar, standar hidup di Provinsi Jakarta tentu tidak sama dengan yang lain. Seperti dicontohkan Amalia dengan di Provinsi Papua Selatan.(*)
