Kemenkopolhukam: Preman Berkedok Ormas Akan Ditindak Tegas

Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menegaskan bahwa penindakan hukum akan menjadi langkah prioritas dalam upaya memberantas praktik premanisme yang berlindung di balik nama organisasi kemasyarakatan (ormas).

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenkopolhukam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, menilai bahwa premanisme berkedok ormas tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berpotensi menghambat investasi dan pembangunan nasional.

“Penindakan hukum adalah arah pertama, arah kedua tentu pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut,” ujar Eko dalam pernyataan resminya, pada Minggu, 11 Mei 2025

Selain itu, Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. 

Dimana, ia menilai jika premanisme sebagai ancaman serius terhadap target pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, termasuk di sektor investasi dalam dan luar negeri.

Eko juga mengapresiasi langkah beberapa daerah yang dinilai cepat tanggap dalam menindak ormas-ormas yang meresahkan. Salah satunya adalah Jawa Timur, yang telah menunjukkan keseriusan dalam menjaga ketertiban umum.

“Saya mendukung penuh apa yang sudah dilakukan daerah, tetapi upaya lanjutan tetap diperlukan,” tambahnya.

Ia mendorong aparat di tingkat daerah untuk memetakan wilayah-wilayah rawan aksi premanisme serta merumuskan strategi penanganan yang tepat. 

Selain pendekatan hukum, langkah pencegahan seperti edukasi, sosialisasi melalui media massa, dan peningkatan koordinasi antarinstansi juga dinilai penting.

Eko berharap Polri terus menjalin sinergi dengan TNI, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta perangkat daerah lainnya dalam memberantas premanisme. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan jika menemukan tindakan premanisme.

“Kebersamaan ini akan membangun komitmen bersama untuk mengurangi aksi premanisme dan mendorong ormas agar kembali ke fungsi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.(*)