Kasus Suap Proyek Jalan Nasional di Sumut, KPK: Masih Ada Kemungkinan Keterlibatan Pihak Lain
Sumut : Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa masih terdapat kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain di luar PPK terkait dengan dugaan suap dalam proyek pembangunan Jalan Nasional yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 |
| Kasus Suap Proyek Jalan Nasional di Sumut, KPK: Masih Ada Kemungkinan Keterlibatan Pihak Lain |
Hal tersebut disampaikan usai pihaknya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Wakil Ketua KPK dalam keterangannya menyampaikan bahwa pihaknya mengamankan sejumlah pihak, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN), berinisial HEL.
"Kami menemukan bukti kuat adanya penyerahan uang yang diduga sebagai bagian dari praktik suap untuk memuluskan pemenangan proyek jalan. Penyerahan dilakukan oleh dua pihak swasta, yaitu saudara KIR dan RIY, yang merupakan direktur dari perusahaan pelaksana proyek,” Kata Asep.
Lebih lanjut, KPK juga menegaskan bahwa saat ini penyelidikan terus dikembangkan oleh penyidik KPK terkait dengan adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus tersebut.
“Ini baru tingkat PPK. Kami sedang mendalami bagaimana keterkaitan ke atasnya—ke Kepala Satker PJN, bahkan kemungkinan ke legislator. Kami sedang telusuri juga ke sampingnya, apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk pemerintah daerah,” jelasnya.
KPK menjelaskan bahwa penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Berdasarkan hasil survei lapangan dan penelusuran dokumen, diketahui bahwa perusahaan milik KIR dan RIY telah berkali-kali memenangkan proyek serupa sejak 2023.
“Mereka sudah mulai ikut lelang lagi tahun ini. Sebelum OTT, kami mendapatkan informasi bahwa sekitar hari Selasa atau Rabu minggu ini, ada penarikan uang sekitar Rp 2 miliar yang kami duga akan digunakan sebagai suap. Penyerahan uang kemudian benar-benar terjadi dan kami lakukan penangkapan,” ungkap Asep.
Operasi ini menjadi sinyal bahwa KPK terus memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur nasional, khususnya yang melibatkan dana besar dari APBN.(*)
