Anggota Ombudsman Khawatir Beras Langka Akibat Kasus Oplosan
Jakarta: Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengkhawatirkan terjadinya kelangkaan beras akibat kasus beras oplosan. Sebab, berdasarkan temuan di lapangan, ada penggilingan padi gulung tikar, serta stok beras di penggilingan yang kian menipis.
 |
| Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika |
Ia menduga, kondisi ini terjadi akibat ketakutan pengusaha, imbas penegak hukum melakukan pemeriksaan kualitas, hingga kasus beras oplosan. Dia juga menduga, penyebab lain adalah produksi padi yang menurun.
"Penggilingan besar yang biasanya memiliki stok 30 ribu ton setiap hari, sekarang hanya memiliki 2 ribu ton. Padahal, ketersediaan pangan merupakan hal yang penting dibandingkan yang lain," kata Yeka dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2025).
Yeka mendorong pemerintah segera mengatasi persoalan tersebut, agar kelangkaan beras tidak benar-benar terjadi. “Karena kalau sampai beras ini tidak ada, isunya bisa lari ke mana-mana, bisa ke persoalan politik dan lain sebagainya,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah segera melepas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog ke pasar. “Ya paling harus segera dirumuskan oleh pemerintah sekarang, masyarakat perlu ketersediaan beras,” ucapnya.
Dia menilai, pemerintah perlu mempertimbangkan penyesuaian Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) 2/2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Tujuannya agar harmonis dengan SNI 6128/2020, sehingga tidak berpotensi menghambat distribusi.
Yeka meminta agar Bapanas menunda pemberlakuan Perbadan 2/2023 agar beras bisa tersedia di pasar. Pasalnya, dalam catatan Bisnis, Perum Bulog memiliki total stok 4,2 juta ton beras per 14 Juli 2025.(*)
