Kebijakan Hibah Pesantren Dikritk Mantan Wapres, KDM Bilang Gini...
Bandung: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara menanggapi kritik Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, yang menilai kebijakan penghentian sementara dana hibah pesantren sebagai kesalahan besar. Dedi menegaskan, pemerintah provinsi tidak mencabut program hibah, melainkan menunda penyaluran untuk keperluan evaluasi.
 |
| Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (foto istimewa) |
Menurutnya, jeda ini diperlukan agar distribusi bantuan lebih merata dan tepat sasaran. “Nggak apa-apa, saya ucapkan terima kasih buat Pak Kiai yang telah mengoreksi saya. Jadi pemerintah provinsi bukan menghilangkan bantuan hibah pesantren, tapi menunda untuk dilakukan evaluasi,” kata Dedi, Senin (18/8/2025).
Dedi menyebut selama ini bantuan hibah terkonsentrasi di dua daerah, Tasikmalaya dan Garut, sementara wilayah lain relatif terabaikan. Karena itu, ia ingin kebijakan ini memastikan keadilan dalam penyaluran.
“Yakinlah apa yang saya lakukan demi kepentingan umat agar distribusinya tepat sasaran, sesuai peruntukannya, dan berkeadilan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ma’ruf Amin melayangkan kritik keras saat menghadiri Halaqoh Transformasi untuk Kebangkitan Pondok Pesantren di Sukabumi, Kamis (14/8). Ia menilai langkah Pemprov Jabar bertolak belakang dengan kebijakan nasional yang justru memperkuat peran pesantren lewat Undang-Undang Pesantren.
“Itu satu kesalahan besar. Di pusat kita mendukung dengan Undang-Undang Pesantren. Kok malah di Jawa Barat anomali, tidak sejalan apa yang dilakukan pusat,” kata Ma’ruf.(*)
