DPRD Jabar Kritik Alokasi 60 Miliar Asuransi Pekerja

Bandung: Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akan mengalokasikan Rp.60 miliar untuk program asuransi pekerja sektor informal menuai kritik dari DPRD Jabar. Anggota Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai program tersebut belum memiliki kejelasan skema maupun efektivitas.

“Belum ada penjelasan detail, siapa saja penerima manfaatnya, bagaimana mekanisme seleksinya, dan apa landasan hukumnya. Tanpa kejelasan itu, program ini rawan sekadar menjadi gimmick politik,” ujar Maulana di Bandung, Selasa (9/9/2025)

Maulana menjelaskan, premi asuransi berbeda dengan tabungan. Begitu dibayarkan, dana tersebut tidak bisa kembali ke kas daerah kecuali ada klaim. Ia juga mempertanyakan keberlanjutan program jika anggaran tidak terserap secara optimal.

“Kalau anggaran Rp60 miliar tahun 2025 tidak terserap sepenuhnya, uangnya memang tetap di BPJS sebagai subsidi silang. Tapi persoalannya, apakah manfaatnya benar-benar kembali ke pekerja informal Jabar? Kalau programnya mau diteruskan, darimana lagi sumber anggarannya? Kalau tidak, bukankah sayang Rp60 miliar hanya menguap begitu saja?” jelasnya.

Sebagai alternatif, Maulana mendorong agar dana tersebut dialihkan ke program produktif yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.

“Misalnya diberikan sebagai modal usaha. Satu kelompok beranggotakan lima orang bisa memperoleh Rp25 juta melalui mekanisme kompetisi proposal dengan kriteria yang terukur. Dampaknya jelas, bisa menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran,” katanya.

Selain itu, Maulana menekankan bahwa setiap pergeseran anggaran wajib sesuai mekanisme perubahan APBD dengan persetujuan DPRD.

“Kalau tidak sesuai prosedur, ini bisa menjadi temuan BPK. Kebijakan publik yang baik harus memiliki dasar hukum kuat, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi rakyat, bukan sekadar program yang viral di media,” pungkasnya.(*)