Kompolnas Dorong Reformasi Polri Melalui Pengawasan Ketat
 |
| Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini (kedua dari kiri) bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (tengah) berfoto bersama pada acara acara Musrenbang Polri, di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta, Kamis (19/6/2025) (Foto: Divhumas Polri) |
Jakarta: Anggota Komisi Kepolisian Nasional Yusuf Warsyim mengatakan, wacana pembentukan tim reformasi Polri patut diapresiasi. Baginya, reformasi Polri bukanlah hal baru karena sejak 1998 agenda tersebut terus berjalan berkesinambungan.(15/9/25).
"Reformasi kultural merupakan hal mendasar yang masih tertinggal dan perlu dipercepat," kata Yusuf.
Yusuf menekankan bahwa pembentukan tim reformasi sejatinya bertujuan memperkuat agenda perubahan budaya organisasi kepolisian. Menurutnya, kritik publik terhadap perilaku oknum anggota Polri menjadi alasan utama percepatan reformasi kultural.
"Publik berharap kepolisian semakin humanis dan tidak lagi menampilkan wajah represif dalam pelayanan," ujarnya.
Lebih lanjut, Yusuf mengatakan bahwaPresiden memiliki kewenangan penuh menentukan arah pembentukan tim reformasi tersebut. Ia menyebut Kompolnas siap berkolaborasi bila dilibatkan karena lembaga itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
"Kompolnas akan bekerja serius jika diberikan mandat, karena fungsi kami membantu Presiden mengawasi Polri," ucapnya.
Yusuf menambahkan bahwa penguatan pengawasan internal maupun eksternal menjadi faktor kunci mendorong perubahan Polri ke depan. Dampaknya akan terlihat pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pelayanan kepolisian serta penegakan hukum yang lebih transparan.
Yusuf menutup pembahasan dengan menekankan pentingnya reformasi kultural sebagai landasan utama keberhasilan transformasi Polri. Ia menilai pengawasan menyeluruh akan menjamin Polri konsisten hadir melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara berkeadilan.{*)
