Bandung; Pemerintah Kota Bandung resmi melantik 208 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024 tahap kedua. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan tenaga kesehatan yang akan memperkuat layanan publik di Kota Bandung.
 |
| Pemerintah Kota Bandung resmi melantik 208 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024 tahap kedua |
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Evi Hendarin, menjelaskan bahwa total 208 orang terdiri dari 21 tenaga teknis, 4 tenaga guru, dan lebih dari 180 tenaga kesehatan. Selain itu, turut dilantik pula 4 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan IPDN yang telah menjalani masa magang selama satu tahun.
“Pelantikan hari ini adalah PPPK formasi 2024 tahap 2 dengan jumlah sebanyak 208 orang. Rinciannya, 21 tenaga teknis, 4 tenaga guru, sekitar 180 tenaga kesehatan, serta tambahan 4 CPNS dari IPDN,” ujar Evi Hendarin, Selasa (9/9/2025).
Dikatakannya, dominasi tenaga kesehatan pada tahap kedua ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, pada tahap pertama formasi 2024, Pemkot Bandung sudah melantik 532 orang, dengan mayoritas berasal dari tenaga pendidik. Dari total 790 formasi yang tersedia, tahap pertama mengakomodasi banyak guru, sementara kebutuhan kesehatan dipenuhi pada tahap kedua ini.
“Formasi 2024 itu sebanyak 790. Tahap 1 sudah 532 orang, kebanyakan guru. Nah, di tahap 2 ini 208 orang, mayoritas untuk tenaga kesehatan,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme, terutama bagi pegawai baru yang akan terjun langsung melayani masyarakat. Ia menyebut Kota Bandung saat ini menjadi perhatian banyak institusi penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Integritas itu penting. Bandung sekarang jadi salah satu contoh baik di mata kejaksaan, pengadilan negeri, sampai KPK. Saya sering diingatkan agar menjaga integritas, dan komunikasi dengan lembaga-lembaga ini juga sangat intens,” katanya.
Menurutnya, tenaga kesehatan yang baru dilantik memegang peranan vital dalam memberikan pelayanan publik. Ia menyinggung perlunya peningkatan kualitas komunikasi dan pelayanan, terutama pascakejadian di RSUD Ujungberung yang sempat menjadi sorotan.
“Banyak yang dilantik hari ini adalah tenaga kesehatan. Itu artinya pelayanan harus ditingkatkan, termasuk kemampuan komunikasi dengan pasien dan keluarga pasien. Jangan sampai ada kasus serupa yang mencoreng citra pelayanan publik,” tandasnya.(*)
