PHRI Bekasi Dukung PPh 21, Hotel Masih Tertekan
 |
| Ilustrasi salah satu hotel di sebuah daerah di Indonesia. |
"Soal PPh21 yang ditanggung pemerintah kami mendukung, tapi itu untuk pekerjanya. Tapi, kalau hotelnya tidak didukung, masih ada pembatasan rapat dan kegiatan hotel, itu sama saja," kata Sekretaris PHRI Kota Bekasi Wahyudi Yuka, Rabu (17/9/2025).
Wahyudi menjelaskan, pembatasan kegiatan menyebabkan omzet hotel anjlok di berbagai daerah Indonesia. Kondisi tersebut juga terjadi di Kota Bekasi sehingga memengaruhi kelangsungan operasional hotel setempat.
Beberapa hotel di Bekasi melakukan pengurangan karyawan karena omzet menurun cukup drastis dibanding sebelumnya. Sementara, di luar Bekasi, sudah banyak hotel yang akhirnya memilih untuk tutup.
"Saat ini omzet hotel belum di angka 40 persen, untuk weekend saja antara 30 sampai 35 persen. Kalau melihat tahun 2024 itu antara 50 sampai di atas 70 persen," kata dia.
Tren penurunan omzet juga dialami restoran yang menghadapi turunnya daya beli masyarakat secara signifikan. Situasi tersebut membuat sejumlah warung kopi dan tempat sederhana justru terlihat lebih ramai pengunjung.
Pemerintah pusat sebelumnya mengumumkan perluasan cakupan PPh 21 Ditanggung Pemerintah atau DTP. Kebijakan ini kini berlaku bagi pekerja sektor hotel dan restoran selain sektor padat karya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan itu ditujukan untuk 552.000 karyawan sektor terkait. Fokus utamanya pekerja dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan agar daya beli terjaga.
"Keuntunganya mereka bisa memannfaatkan angka Rp60.000 sampai Rp400.000 tambahannya per orang. Sehingga kita berharap daya beli bisa terjaga juga," ujar Airlangga.
PHRI berharap pemerintah dapat melonggarkan pembatasan agar hotel dan restoran kembali beroperasi normal. Langkah itu dianggap penting untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus menekan pengurangan tenaga kerja.(*)
