Jakarta : Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.
 |
| Foto : Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. |
Gugatan ini terkait penetapan Nadiem sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022.
Dalam sidang putusan yang digelar hari ini, Senin, 13 Oktober 2025, Darpawan menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan permohonan Nadiem dan jawaban dari Kejaksaan Agung (Kejagung), penyidikan telah berjalan sesuai prosedur hukum acara pidana.
“Mengadili, menolak praperadilan pemohon,” kata Darpawan.
Hakim juga mempertimbangkan pendapat dua ahli hukum yang dihadirkan dalam persidangan, yakni Chairul Huda dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mewakili Nadiem, dan Suparji Ahmad dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) yang mewakili Kejagung.
Darpawan menegaskan bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki empat alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu, penetapan tersangka tersebut dinyatakan sah menurut hukum.
Sementara itu, tim kuasa hukum Nadiem berpendapat penetapan tersangka tersebut cacat secara formal karena dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Nadiem sebagai calon tersangka.
Mereka juga menyoroti bahwa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Penetapan Tersangka diterbitkan pada hari yang sama, yakni 4 September 2025, bersamaan dengan pelaksanaan penahanan terhadap Nadiem.
Kasus ini sendiri mencuat sejak Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem sebagai tersangka pada September 2025 atas dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp 1,98 triliun.(*)
