 |
| Pengambilan sumpah janji jabatan eselon II di lingkungan Pemkot Cimahi (Foto) |
Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari uji kompetensi yang dilaksanakan terhadap 22 pejabat eselon II pada bulan September lalu.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, secara langsung memimpin prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan. Ia menegaskan bahwa rotasi dan pengisian jabatan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal, terutama mengingat sejumlah posisi penting kosong setelah pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun.
“Mutasi dan pelantikan ini bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau transaksional, tapi murni dari hasil uji kompetensi dan pertimbangan profesionalitas. Semua dilakukan terbuka dan akuntabel,” ujar Ngatiyana.
Menurut laporan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi, uji kompetensi yang menjadi dasar pelantikan kali ini melibatkan tim panitia seleksi yang terdiri dari unsur akademisi, BKN, BKD Provinsi Jawa Barat, serta Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
Proses seleksi ini dipimpin oleh seorang rektor dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), yang menjamin proses berjalan secara profesional dan sesuai regulasi.
Dari 22 pejabat yang mengikuti uji kompetensi, 12 orang direkomendasikan untuk menempati posisi baru, sedangkan 10 lainnya tetap pada jabatan semula. Proses ini turut menciptakan kekosongan di jabatan lain yang akan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka ke depannya.
Adapun delapan jabatan yang kini resmi terisi kembali antara lain:
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Administrasi Umum
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4. Staf Ahli Bidang Administrasi, Keuangan, dan SDM
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Kepala BKPSDM
8. Inspektur Inspektorat Kota Cimahi
Ngatiyana menyebut, penempatan pejabat ini mempertimbangkan latar belakang, disiplin ilmu, serta rekam jejak kinerja masing-masing ASN.
“Langkah ini dilakukan agar program-program pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu. Penyesuaian jabatan dilakukan sesuai kompetensi agar organisasi tetap berjalan secara efektif,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkot Cimahi tengah mempersiapkan penerapan sistem meritokrasi dan manajemen talenta sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang akan mulai diimplementasikan pada 2026. Sistem ini diharapkan menjadi fondasi dalam membangun karier ASN secara lebih transparan dan berbasis kinerja.
“Saya ingin tegaskan bahwa rotasi jabatan ini tidak menggunakan pendekatan politis atau finansial. Ini murni karena prestasi dan rekomendasi hasil seleksi. Tahun depan kita juga mulai mengarah pada sistem manajemen talenta agar pengembangan karier ASN lebih terarah,” kata Ngatiyana.
Ngatiyana menyampaikan pesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas dan loyalitas.
“Mari kita jadikan pelantikan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dan pengabdian kepada masyarakat. Bangun birokrasi yang adaptif, profesional, dan dapat dipercaya,” tandasnya.
Dengan pelantikan ini, Pemkot Cimahi berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kinerja pemerintahan daerah melalui formasi birokrasi yang solid, responsif, serta berorientasi pada hasil.(*)
