 |
| Ratusan Hektare Kawasan Bandung Masih Kumuh |
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, Luthfi Firdaus mengatakan, kondisi kawasan kumuh di Bandung tidak hanya disebabkan oleh rumah tidak layak huni, tetapi juga oleh buruknya sistem sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik. Saat ini, upaya penanganan masih dilakukan secara bertahap, terutama melalui pembangunan septic tank individual dan komunal di beberapa wilayah.
“Untuk pembuangan air kotor, termasuk septic tank komunal dan individual, kita biasanya mengalokasikan 10 sampai 17 unit per tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan luas kawasan kumuh yang mencapai 285 hektare, itu memang belum signifikan,” ujar Luthfi, Selasa (21/10/2025).
Pada tahun 2026, Pemkot Bandung berencana memperoleh dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk membangun sekitar 100 unit septic tank komunal, yang diharapkan dapat mempercepat perbaikan sanitasi di wilayah kumuh.
“Program septic tank komunal sebagian besar bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Untuk Kota Bandung, alokasinya memang masih sedikit, baru sekitar 17 unit sejauh ini,” katanya.
Selain perbaikan sistem sanitasi, DPKP juga tengah melakukan sejumlah intervensi lain untuk menata kawasan kumuh, antara lain perbaikan drainase, pengaspalan jalan lingkungan, hingga penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang rawan kebakaran.
Namun, Luthfi mengakui terdapat kendala besar di lapangan, khususnya dalam pembangunan septic tank komunal yang membutuhkan lahan minimal 9 meter persegi untuk menampung limbah dari 15–25 keluarga. Kondisi permukiman padat dan sempit menjadi tantangan utama pelaksanaan program ini.
“Kawasan kumuh itu biasanya gang sempit, susah menggali lahan untuk septic tank komunal. Kita sudah sampaikan ke Pak Wali, kalau ada tanah kosong yang bisa dibeli Pemkot, bisa dipakai untuk lokasi septic tank,” paparnya.
Sebagai solusi sementara, DPKP akan tetap memprioritaskan pembangunan septic tank individual di rumah warga agar masyarakat tidak membuang limbah langsung ke sungai.
“Soal sanitasi air kotor ujungnya pasti ke masalah kesehatan. Banyak penyakit menular yang muncul dari situ. Jadi ini bukan hanya urusan teknis, tapi juga kesehatan publik,” katanya.
Luthfi menambahkan, perbaikan sanitasi di kawasan kumuh merupakan tanggung jawab lintas sektor, mengingat dampaknya yang luas terhadap lingkungan dan masyarakat. DPKP pun terus melakukan pemantauan harian melalui sistem pengawasan kawasan permukiman.
“Ini jadi PR kita bersama. Hasil pemantauan lapangan terus kita catat dan sesuaikan dengan kemampuan anggaran. Yang penting, arah kebijakan kita jelas: menurunkan luas kawasan kumuh dan memperbaiki kualitas hidup warga,” tandasnya.(*)
