DPRD DKI Sahkan RAPBD 2026 Sebesar Rp81,3 Triliun
Jakarta: DPRD DKI bersama Pemprov DKI resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp81,3 triliun. RAPBD DKI 2026 ini disahkan dalam Rapat Paripurna pengesahan RAPBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11/2025).
 |
| Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat (Foto: YouTube DPRD DKI) |
Gubernur DKI Pramono Anung menegaskan tidak ada pemotongan terhadap subsidi pangan maupun bantuan sosial (bansos) dalam anggaran tersebut. Ia mengatakan, Pemprov akan tetap menjaga keberlanjutan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Hal yang berkaitan dengan subsidi pangan dalam APBD itu merespons masukan dari anggota dewan. Saya sampaikan, tidak ada pemotongan untuk hal itu,” kata Pramono.
“Kalau nanti memang masih perlu adanya perubahan, tentu akan kami lakukan di APBD Perubahan. Tapi yang jelas, nggak ada pemotongan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI, Khoirudin menjelaskan, APBD 2026 tetap disepakati sebesar Rp81,3 triliun. Meskipun, menurutnya, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menurun hingga Rp15 triliun.
“Walaupun DBH kita turun Rp15 triliun, APBD tetap kita ketuk Rp81,3 triliun, untuk bansos, insyaallah tidak ada pemotongan. Semua program tetap berjalan untuk 10 bulan dulu, nanti dianggarin lagi di perubahan,” ujar Khoirudin.
Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI yang dibacakan oleh Ramli HI Muhammad, total APBD DKI 2026 terdiri dari:
- Pendapatan daerah: Rp71,4 triliun
- Belanja daerah: Rp74,2 triliun
- Defisit: Rp2,83 triliun
Defisit tersebut ditutup dari pembiayaan daerah sebesar Rp9,87 triliun.
Selain itu, DPRD DKI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Jakarta. Antara lain:
- Perbaikan distribusi program pangan bersubsidi
- Peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan
- Audit terhadap sejumlah BUMD, seperti Pasar Jaya dan TransJakarta
Di sektor kesejahteraan rakyat, DPRD mendorong agar program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan sekolah gratis cakupannya diperluas. Serta mempercepat revitalisasi puskesmas dan rumah sakit di seluruh wilayah Jakarta.
Sebelumnya, rapat paripurna sempat diwarnai ketegangan dan interupsi dari beberapa anggota dewan. Sejumlah anggota menolak pengesahan RAPBD karena menilai adanya pemotongan subsidi pangan murah hingga Rp300 miliar.
Beberapa di antaranya bahkan memilih walk out sebagai bentuk protes. Meski demikian, rapat akhirnya berjalan hingga akhir dan RAPBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 resmi disahkan.(*)
