 |
| Kapolri Tekankan Paradigma Baru di Apel Kasatwil 2025 |
Ia meminta seluruh jajaran mengedepankan pendekatan pelayanan bagi masyarakat yang menyampaikan pendapat. Polri ingin memastikan penyampaian pendapat di muka umum berjalan aman dan tertib.
"Kami bantu menghubungkan dengan institusi berkait yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyampaikan pendapat. Apakah itu pemerintah daerah, DPRD, DPR sehingga kemudian terjadi dialog yang efektif dan kemudian pesannya sampai," kata Kapolri usai memimpin Apel Kasatwil 2025, Cikeas, Senin (24/112025).
Kapolri menekankan kembali penanaman doktrin Tribrata dan Catur Prasetya sebagai landasan profesionalisme Polri. Ia menyebut doktrin itu menjadi pedoman dalam memelihara keamanan serta melayani masyarakat secara menyeluruh.
“Banyak hal yang kita lakukan untuk merefleksikan capaian Polri melalui Apel Kasatwil. Ada pula evaluasi penting yang harus kita perbaiki untuk peningkatan ke depan,” ucapnya.
 |
| Kanan ke kiri) Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie saat menjawab pertanyaan wartawan |
Kapolri juga mengundang pembicara dari Kepolisian Hong Kong untuk mengadopsi model penanganan aksi. Ia menegaskan paradigma penanganan unjuk rasa harus berubah dari menghadapi menjadi melayani.
“Di sisi lain, Polri tetap memiliki konsep menghadapi potensi rusuh massa aksi secara terukur. Ketidakterkendalian aksi penyampaian pendapat dapat mengganggu stabilitas keamanan dan fasilitas publik,” ujarnya.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengapresiasi sikap adaptif Polri di bawah kepemimpinan Listyo. Ia menilai transformasi profesional sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Jimly, tema Apel Kasatwil menunjukkan arah perbaikan tata kelola Polri secara menyeluruh. Ia menekankan perubahan paradigma unjuk rasa harus diterapkan kepada seluruh jajaran Polri.
“Isu penting dalam apel ini adalah kesungguhan modernisasi tata kelola Polri. Termasuk digitalisasi layanan publik yang harus terus mendapat perhatian serius,” ucapnya.
Jimly berharap, tugas komisi dalam tiga bulan ke depan berjalan efektif untuk menerima masukan masyarakat. Ia menyebut reformasi Polri adalah bagian dari perbaikan sistem hukum nasional dari hulu hingga hilir.
“Mari kita selesaikan tugas sesuai amanat Presiden terkait reformasi kepolisian. Banyak aspek kinerja negara yang harus kita perbaiki secara bertahap,” ujarnya.
Sebagai informasi, Apel Kasatwil 2025 berlangsung selama tiga hari dari 24 hingga 26 November 2025. Kegiatan ini diikuti 608 peserta meliputi Kapolda, Kapolres, dan pejabat utama Mabes Polri.(*)
