 |
| Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi |
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan pemerintah akan menghentikan praktik alih fungsi hutan dan sawah serta memperluas ruang terbuka hijau di seluruh daerah.
Dedi Mulyadi mengungkapkan, analisis Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan Jawa Barat telah kehilangan sekitar 1,4 juta hektare kawasan hijau dalam beberapa tahun terakhir. Lahan-lahan tersebut berubah menjadi area permukiman, industri, hingga pabrik, termasuk yang berada di sepanjang sempadan sungai yang seharusnya berfungsi sebagai zona lindung.
“Inilah yang menjadikan Jawa Barat seperti market bencana. Ruang untuk lari dari bencana tidak ada, ini yang harus segera kita perbaiki,” tegas Dedi, Senin (17/11/2025).
Menurutnya, alih fungsi lahan telah berdampak nyata, salah satunya di Bendungan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
Pengerukan sedimentasi di dalam bendungan semakin sulit lantaran tidak tersedia lahan untuk pembuangan lumpur. Masifnya perubahan fungsi lahan di sekitar Purwakarta mengakibatkan pemerintah daerah kesulitan mencari area pembuangan yang memadai.
“Sedimentasinya terus bertambah, tapi ruang untuk mengalirkan lumpur sudah tidak ada,” ujarnya.
Sebagai langkah perbaikan, Pemdaprov Jabar segera menertibkan bangunan dan aktivitas di atas lahan yang tidak sesuai peruntukan. Dedi menekankan, penataan ini penting agar sungai dapat berfungsi optimal pada puncak musim hujan Desember 2025 hingga Januari 2026.
Tanah-tanah negara yang disalahgunakan, lanjutnya, akan dikembalikan sesuai dengan fungsi ekologisnya. Pemerintah juga menargetkan pengerukan sejumlah danau besar pada tahun anggaran 2025–2026 untuk mengembalikan fungsinya sebagai penampung air. Langkah tersebut dianggap penting untuk menekan risiko banjir di wilayah rawan.
“Setiap danau akan kami keruk kembali. Air hari ini tidak punya tempat berlari. Kita harus kembalikan ruang-ruang air itu,” tutupnya.(*)
