 |
| Foto ilustrasi normalisasi di Jakarta |
Pramono menyampaikan bahwa kedua wilayah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab Pemprov DKI dalam proyek penanganan banjir dan restorasi aliran Sungai Ciliwung.
“Untuk yang menjadi tanggung jawab Jakarta, ada dua kelurahan. Dua kelurahan inilah yang akan kami kerjakan untuk normalisasi Ciliwung,” ujar Pramono dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 November 2025.
Berdasarkan data Pemprov DKI, di Kelurahan Cililitan terdapat 37 bidang lahan yang terdampak dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp111 miliar. Sementara di Kelurahan Pangadegan, proses normalisasi akan menyentuh 54 bidangdengan estimasi biaya sekitar Rp121 miliar. Total anggaran yang disiapkan untuk dua lokasi tersebut mencapai Rp232 miliar.
Menteri PU Tekankan Penanganan Hulu Sungai
Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, menegaskan bahwa keberhasilan normalisasi sungai tidak hanya bergantung pada pengerjaan di bagian tengah dan hilir, tetapi sangat ditentukan oleh kondisi hulu sungai.
Menurutnya, pengerukan dan rehabilitasi tidak akan memberi hasil jangka panjang bila kawasan hulu terus mengalami kerusakan dan tidak dijaga dengan baik.
“Kalaupun kita merehabilitasi atau melakukan pengerukan, kalau hulunya tidak dijaga, saat hujan turun yang datang tetap lumpur lagi. Jadi hulu wajib kita kerjakan dan jaga bersama-sama,” tegas Dodi.
Ia menambahkan, Kementerian PU akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk menyusun langkah bersama dalam penataan kawasan hulu.
“Kita perlu duduk bersama dengan kementerian terkait dan Pemda, karena ada beberapa aspek yang melibatkan peran penting pemerintah daerah,” jelasnya.
Program normalisasi Ciliwung menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta sekaligus memulihkan fungsi ekologis sungai, (*)
