OTT Ponorogo, KPK Berhasilkan Amankan, Setda, Kabid Mutasi, Adik dan Orang Kepercayaan Bupati

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Ponorogo, Jumat (7/11/2025). Dari operasi tersebut, puluhan pihak diamankan, termasuk Bupati Ponorogo, SS.

Orang kepercayaan Bupati Ponorogo, berinisial KPU (bermasker) yang terpilih sebagai Direktur Perumda Sari Gunung.

Pantauan di lokasi, KPK juga mengamankan Direktur Perumda Sari Gunung berinisial KPU. Ia tiba di Gedung KPK pada pukul 11.41 WIB.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, KPU merupakan orang dekat Bupati Ponorogo. “Swasta, orang kepercayaan Bupati,” kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (8/11/2025).

Sebelumnya, KPK telah membawa enam pihak ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif. “Bupati, Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda, dan tiga pihak swasta, salah satunya adik Bupati,” ujar Budi.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya OTT terhadap Bupati Ponorogo, SS. “Benar (OTT di Ponorogo),” kata Fitroh saat dikonfirmasi, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, penangkapan tersebut terkait dugaan suap dalam mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo. “Mutasi dan promosi jabatan,” ujar Fitroh.

Ia mengatakan, operasi tersebut dilakukan setelah KPK menerima laporan dan melakukan penyelidikan awal. “Kami tindaklanjuti sesuai prosedur,” ucapnya.

Bupati Ponorogo, SS masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK. “Benar, Bupati telah diamankan,” kata Fitroh, menegaskan.

Meski begitu, KPK belum menjelaskan secara detail konstruksi kasus yang menjerat Sugiri. “Masih kami dalami, mohon bersabar,” ujar Fitroh.

KPK juga belum membeberkan jumlah uang yang disita dalam operasi tersebut. Tim penyidik masih melakukan penghitungan dan verifikasi barang bukti.

Budi Prasetyo menambahkan, para pihak yang diamankan akan diperiksa selama 1x24 jam. “Status hukumnya akan ditentukan setelah pemeriksaan selesai,” katanya.

Hingga kini, KPK belum mengumumkan kapan para pihak akan dibawa ke Jakarta. Kasus ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat korupsi mutasi jabatan.(*)