Pemprov Mantapkan Sepak Bola Jadi Poros Pembinaan Olahraga
Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmen menjadikan sepak bola sebagai poros utama pembinaan olahraga daerah. Setelah memastikan pembangunan lapangan representatif di tiap kecamatan, Pemprov Jabar kini bersiap meluncurkan sekolah pelajar khusus sepak bola sebagai laboratorium pencetak talenta muda.
 |
| Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bersama Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa (Foto: Istimewa) |
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pembangunan lapangan standar nasional di setiap kecamatan sebagai pusat ekosistem sepak bola. Ia menekankan infrastruktur tidak perlu bergaya megah, melainkan fungsional dan terjangkau pemeliharaan.
“Satu kecamatan harus ada satu lapangan standar nasional. Kalau tribun dan lainnya, sesuaikan dengan tanah tapi jangan terlalu mewah. Pemeliharaannya mahal dan rawan rusak,” ujar Dedi Selasa (25/11/2025).
Selain infrastruktur, Dedi menyoroti tantangan non-teknis yang kerap menghambat perkembangan atlet muda, mulai dari pengaruh pergaulan hingga kondisi lingkungan. Karena itu, Pemprov Jabar menginisiasi kurikulum pembinaan khusus sepak bola melalui sekolah pelajar.
“Problem itu lingkungan, diajarin ngerokok, minum, motoran, bobogohan. Maka kami siapkan sekolah khusus, tahap awal 36 murid, satu kelas. Kurikulumnya murni, dari makan, tidur, hingga pembinaan keagamaan,” jelasnya.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jabar, Hery Antasari, menegaskan kebijakan ini sebagai bukti konkret keseriusan pemerintah daerah membangun masa depan sepak bola.
“Sepak bola tulang punggung olahraga karena penggemarnya sangat banyak. Ini perhatian nyata pemerintah,” katanya.
Hery menambahkan, Pemprov Jabar tengah menggulirkan Liga 4 Piala Gubernur yang kini memasuki final seri 2, dengan pendanaan penuh dari pemerintah provinsi. Tahun depan, cakupan kompetisi akan diperluas hingga kelompok usia dini atau Soeratin.
Dedi juga menekankan fungsi sosial sepak bola. Usulan sekolah pelajar khusus sepak bola telah dimasukkan ke dalam rancangan APBD tahun depan.
“Mudah-mudahan diketok di APBD. Biayanya tidak besar, dan sudah dilakukan di beberapa provinsi lain,” pungkasnya.(*)
