 |
| Foto milik Tri Berita.com |
Adanya dugaan praktek pat gulipat yang mengharuskan para Kepala OPD menyetor upeti atau setoran rutin, puluhan hingga ratusan juta rupiah, guna memenuhi kebutuhan berlebihan oknum penguasa daerah, dimana polanya mirip "Bursa Saham".
Hal itu diungkapkan Rakean Galuh Pakuan Niskala Mulya Rahadian Fathir di Karatwan Galuh Pakuan, Sabtu (8/11/2025).
Fathir membeberkan, bila pengakuan mantan Kepala Dinas Kesehatan Subang dr. Maxi yang secara blak-blakan bila dirinya merasa dijadikan “sapi perahan”, oleh oknum penguasa daerah itu, bukan isapan jempol belaka, seperti dilansir Tri berita.com
dr.Maxi secara explisit menyebutkan, penyerahan uang Rp 100 juta dilakukan dua kali pada bulan yang berbeda di tahun 2025. “Saya kasih ke pak Heri Sopandi (saat itu menjabat Kadis PUPR) uang tunai Rp.50 juta di bulan April, dan Rp.50 juta bulan Juli, untuk disetorkan ke Bupati Subang,” ungkap Dr.Maxi.
Menurut Fatir dari beberapa pengaduan yang ditampung, penghimpunan setoran upeti dari para Kepala OPD, mekanismenya secara bergilir setiap periode tertentu, bila hawas itu muncul. Targetnya Rp 500 juta, untuk sedikitnya 4 sampai 5 OPD , masing-masing OPD nominalnya variatif, tergantung potensi OPD. Bila OPD-nya potensial seperti PUPR, kebagaian cukup besar.
Sepengetahuan Fatir pada periode itu, seperti Dinas PUPR kebagian jatah Rp. 250 juta kemudian OPD lainnya, ada yang kebagian jatah Rp.100 jt, Rp.50 jt dst, sehingga genap terhimpun Rp.500 jt.
“ Setiap periode tertentu, sesuai dengan kebutuhan penguasa daerah, lalu kolektor, atau Pejabat yang ditunjuk untuk keliling mendatangi dan memungut cuan upeti itu ke sejumlah OPD yang terkena giliran, jadi polanya seperti bursa saham gitu,” ungkap Fathir.
Fathir menyebutkan, seteoran rutin tersesbut, diduga, selain untuk bergaya hedon, dengan mobil pribadi mewah, harga wah, termasuk moge yang sebelumnya keliling desa, yang sebelumnya menggunakan motor vespa, ki berganti jadi moge. Bupati termuda Bupati Ngabret, ternyata oh ternyata, menyimpan mestius yang sangat membahayakan, di balik semua pencitraannya itu.
"Maka untuk Galuh Pakuan dalam waktu dekat akan menggelar kajian hukum, untuk membahas persoalan tindak pidana korupsi gaya baru, dan mengundang fakar hukum. Hasil kajian nanti akan kita serahkan ke KPK," tegas dia.
Ketika disinggung tentang data dugaan upeti tersebut, dengan tegas dia menyatakan, jika Galuh Pakuan sudah berbicara, jangan pernah ragukan data yang dimiliki Galuh Pakuan, semuanya sudah siap, yang pastinya tunggu saja KPK akan turun ke Subang. "Soal data dugaan yang Galuh Pakuan ungkapkan, pastinya kami sudah mengantonginya. Tunggu saja KPK pasti akan turun ke Subang," tandasnya.
Tempat terpisah, Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kabupaten Subang, secara resmi menyatakan sikap solidaritas kepada Dr. Maxi, atas keberaniannya melawan tekanan politik, dan membongkar dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan birokrasi.
GPI mendaulat "dr. Maxi sebagai Saudara Seperjuangan Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kabupaten Subang". Hal tersebut, tertuang pada surat pernyataan sikap bernomor A.176/PD-GPI/8.21/XI/1447-2025, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melawan ketidakadilan dan kedzoliman.
"Maka dialah saudara seperjuangan seluruh kader Gerakan Pemuda Islam," tegas Ketua Umum Pimpinan Daerah GPI Subang Diny Khoerudin kepada awak media di Subang, Sabtu (8/11/2025).
Pernyataan ini, lanjut dia, didasarkan pada pengungkapan dr. Maxi (sebagaimana dirangkum dari media online, atau pemberitaan online) mengenai penolakannya, atas perintah pemindahan bidan desa yang tidak manusiawi, dimana didalamnya ada dugaan pungli, "uang ketok palu" di DPRD, hingga dugaan setoran tunai kepada petinggi daerah. Diny Khoerudin yang biasa disapa Pidi menegaskan, bahwa "dr. Maxi itu orangnya baik, ga akan mungkin dia mau sewenang-wenang terhadap bawahannya, apalagi tutup mulut, jika ada tindakan yang salah dari pejabat tinggi pemerintahan.
 |
| Rakean Galub Pakuan Niskala Mulya Rahadian Fathir |
"Nah karena sikapnya seperti itu, maka dr. Maxi layak kami anggap sebagai saudara seperjuangan," tegasnya.
Dalam surat pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah GPI Subang pun, lanjut dia, siap mendukung penuh dr. Maxi jika mencalonkan sebagai Kepala Daerah 2030-2035, agar Subang bersih dari tekanan politik, dan tindakan praktik pungli dalam semua sektor apapun, apalagi terkait rotasi mutasi. Dan itu bukan hanya sebatas framing, tapi akan dibuktikan secara nyata, dan akan segera diluarkan rekomendasi dukungannya, agar di setujui oleh Dewan Syuro GPI Subang, dan Pimpinan Pusat GPI.
"Hari ini kami menyatakan sikap, akan mendukung dr. Maxi, di Pilkada 2030-2035 mendatang, dan kami juga secepatnya mengeluarkan rekomendasi dukungan, agar disetujui oleh Dewan Syuro GPI Subang, dna juga Pimpinan Pusat," tandasnya (*).
