 |
| Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto |
BNPB menegaskan status bencana nasional hanya diberikan dalam kondisi tertentu berdasarkan skala dampak dan tingkat kesulitan penanganan.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa sepanjang sejarah Indonesia, hanya dua kejadian yang ditetapkan sebagai bencana nasional, yakni tsunami Aceh 2004 dan pandemi Covid-19.
“Status bencana nasional yang pernah ditetapkan Indonesia itu hanya Covid-19 dan Tsunami 2004. Sementara setelah itu banyak terjadi bencana: gempa Palu, gempa NTB kemudian gempa Cianjur (bukan bencana nasional),” kata Suharyanto dalam konferensi pers, Minggu, 30 November 2025.
Pertimbangan Skala Korban dan Akses Lokasi
Menurut Suharyanto, penetapan status bencana nasional mempertimbangkan tingkat keparahan, jumlah korban, serta akses menuju lokasi terdampak.
“Mungkin dari skala korban dan kesulitan akses, itu menjadi pertimbangan. Memang kemarin kelihatannya mencekam di media sosial, banyak yang tidak bisa bertemu keluarga. Tapi setelah dilihat langsung di lapangan, kondisinya lebih terkendali,” ujarnya.
Ia menilai situasi di tiga provinsi tersebut menunjukkan bahwa penanganan masih dapat dilakukan pada level daerah dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Status Masih Bencana Daerah Tingkat Provinsi
Suharyanto menegaskan bahwa bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar saat ini masih ditetapkan sebagai bencana daerah tingkat provinsi.
“Di Sumatera Utara, misalnya, yang kini masih menjadi perhatian serius hanya Tapanuli Tengah. Daerah lain relatif lebih terkendali. Jadi untuk saat ini statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi,” jelasnya.
Pemerintah Pusat Beri Dukungan Penuh
Meski tidak berstatus bencana nasional, Suharyanto memastikan pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait tetap memberikan dukungan total kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
“Kami pastikan pemerintah segera mengatasi bencana ini. Dukungan terus diberikan secara maksimal,” tegasnya.(*)
