BNPB Lapor ke Presiden: Korban Jiwa Bencana di Tiga Provinsi Capai 921 Orang
Banda Aceh; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, bahwa jumlah korban jiwa akibat bencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah mencapai 921 orang. Selain itu, sebanyak 392 orang masih dinyatakan hilang dan hampir satu juta warga terpaksa mengungsi.
 |
| Kepala BNPB, Suharyanto |
Laporan tersebut disampaikan langsung Kepala BNPB, Suharyanto dalam rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden di Posko Banda Aceh, Minggu malam, 7 Desember 2025. Rapat tersebut membahas penanganan dan pemulihan bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Kami laporkan untuk korban jiwa per hari ini meninggal dunia 921 orang, Hilang 392 orang, memungsi 975.079 orang. Itu rinciannya di 3 provinsi, baik Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat," ujar Suharyanto, dikutip dari Tayangan Live YouTube Sekretariat Presiden, Minggu malam, 7 Desember 2025.
Untuk wilayah Aceh, BNPB mencatat korban meninggal dunia sebanyak 366 orang, sebanyak 97 orang dinyatakan hilang, dan jumlah pengungsi mencapai 914.202 orang. Aceh menjadi provinsi dengan jumlah pengungsi terbesar dibanding dua wilayah terdampak lainnya.
Kepala BNPB juga melaporkan masih adanya wilayah yang terisolir akibat terputusnya akses jalan dan rusaknya jembatan. Dua kabupaten di Aceh, yakni Bener Meriah dan Aceh Tengah, hingga kini belum sepenuhnya bisa diakses melalui jalur darat. Distribusi bantuan ke wilayah tersebut masih mengandalkan jalur udara menggunakan helikopter dan pesawat.
Di hadapan Presiden, BNPB menegaskan bahwa seluruh wilayah terisolir tetap diupayakan menerima bantuan logistik secara rutin. Pengiriman dilakukan melalui pendaratan langsung maupun dengan metode airdrop, termasuk untuk kebutuhan mendesak seperti bahan bakar, genset, serta logistik permakanan.
Sebagai informasi, dalam rapat itu hadir 10 menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, Kepala BNPB, serta para kepala daerah, Pangdam, dan Kapolda dari tiga provinsi terdampak.(*)
