Resmi Dilantik Sejumlah Pejabat Struktural dan Fungsional di Kota Ciamahi, Ini Pesan Wali Kota Ngatiyana
Cimahi: Pemerintah Kota Cimahi melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 57 aparatur sipil negara (ASN) di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Selasa (30/12/2025).
 |
| Pelantikan Jabatan Tinggi ASN Pemkot Cimahi (Foto: diskominfo cimahi) |
Pelantikan tersebut meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta sejumlah kepala sekolah SD dan SMP negeri.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penataan organisasi dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik.
Ngatiyana menyampaikan bahwa pengisian jabatan strategis ini merupakan bagian dari manajemen ASN yang dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Selain mengisi kekosongan jabatan, pelantikan juga didorong oleh dinamika organisasi serta penyesuaian struktur perangkat daerah.
“Jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan kinerja nyata dan integritas,” ujar Ngatiyana.
Ia menekankan, para pejabat pimpinan tinggi pratama diharapkan mampu menjadi penggerak utama organisasi, menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam program kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Harapannya para pejabat mampu menjadi penggerak dalam pembangunan,” katanya.
Sementara pejabat administrator dan pengawas diminta memperkuat koordinasi internal serta memastikan kebijakan berjalan efektif di tingkat pelaksana.
Pada kesempatan tersebut, Pemkot Cimahi juga menetapkan perubahan nomenklatur sejumlah perangkat daerah.
Dinas Arsip Daerah kini berubah menjadi Dinas Arsip dan Perpustakaan, sementara Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berganti menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
Selain itu, dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai bentuk penguatan komitmen pemerintah daerah di bidang perlindungan sosial.
Dari total pejabat yang dilantik, tujuh di antaranya merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah melalui proses seleksi terbuka dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Kepegawaian Negara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta perguruan tinggi.(*)
