Data Terbaru BNPB: Total 1.189 Korban Jiwa Akibat Banjir dan Longsor di Sumatera
Jakarta: BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mencapai 1.189 jiwa berdasarkan pemutakhiran data hingga Senin (12/1).
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan korban meninggal tersebut terdiri atas 550 jiwa di Aceh, 375 jiwa di Sumatera Utara, dan 231 jiwa di Sumatera Barat, sementara 33 jiwa lainnya masih dalam proses identifikasi.
Selain korban jiwa, BNPB mencatat sebanyak 141 orang dinyatakan hilang dan 195.542 jiwa terpaksa mengungsi. Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi tertinggi mencapai 67.876 jiwa.
Dalam kesempatannya, ia mengungkapkan bahwa tidak hanya fokus mengaktualisasi data dampak bencana selama status darurat di berbagai daerah berlaku, bahkan perpanjangan masa tanggap darurat di enam kabupaten di Provinsi Aceh, pemerintah juga memastikan percepatan pemulihan masa fase transisi darurat di puluhan kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Selanjutnya, ia mengatakan antara lain BNPB dalam fase pemulihan tersebut memprioritaskan pemenuhan kebutuhan infrastruktur vital, khususnya pembangunan 270 jembatan Bailey yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Hingga kini, sebanyak 20 unit jembatan telah terpasang dan 10 unit lainnya dalam proses pemasangan," jelasnya, dilansir dari laman Antaranews, Rabu (14/1/26).
Abdul Muhari, menyebutkan bahwa di Aceh, pemerintah telah mengirim 117 unit jembatan Aramco untuk mempercepat pemulihan akses wilayah terisolasi. Salah satunya Jembatan Bailey Jamur Ujung di ruas Bireuen-Takengon yang kini sudah dapat dilalui kendaraan roda empat.
Selain itu perakitan Jembatan Krueng Pelang di Aceh Tengah telah mencapai 80 persen, disertai kegiatan normalisasi sungai dan pembersihan fasilitas publik yang dilakukan secara terpadu oleh unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah.(*)
