Kemlu Umumkan Indonesia Gabung ‘Board of Piece’
Jakarta : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia bergabung dengan ‘Board of Piece’ (BoP). Pengumuman ini disampaikan melalui unggahan dalam akun X @Kemlu_RI pada Kamis, 22 Januari 2026.
 |
| Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono (Foto: Instagram - @sugiono_56) |
“Menteri Luar Negeri Republik Türkiye, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hasyimiyah Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang diberikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” demikian pernyataan dalam unggahan tersebut.
Dalam pernyataan bersama, mereka mengumumkan keputusan negara masing-masing untuk menjadi anggota badan tersebut. Mereka juga akan menandatangani dokumen keanggotaan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Menteri menegaskan dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Trump. Mereka juga menyatakan komitmen untuk mendukung misi Dewan Perdamaian sebagai administrasi transisi.
Inisiatif ini diatur dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza, yang juga disahkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Tujuan untuk memperkuat gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, dan memajukan perdamaian yang adil dan berkelanjutan..
Selain itu, Dewan Perdamaian bertujuan meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan. Dewan Perdamaian pertama kali diumumkan pada September sebagai bagian dari rencana 20 poin administrasi Trump.
Rencana tersebut bertujuan untuk perdamaian jangka panjang di Gaza dan Timur Tengah. Dewan ini digambarkan sebagai badan transisi internasional baru yang menetapkan kerangka kerja serta mengelola pendanaan pembangunan kembali Gaza.
Badan ini juga memanfaatkan standar internasional untuk tata kelola modern, serta menjamin pengawasan strategis dan akuntabilitas. Dewan Perdamaian dipimpin langsung oleh Presiden Trump, dilansir dari CBS News.
Sementara itu, Dewan Eksekutif Gaza dibentuk untuk mendukung tata kelola dan layanan publik bagi rakyat Gaza. Negara-negara anggota memiliki opsi memberikan kontribusi finansial USD1 miliar (Rp16,9 triliun) agar menjadi anggota permanen, namun tidak diwajibkan.
Semua dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung rekonstruksi Gaza dan dijalankan dengan kontrol keuangan yang ketat. Selain itu, pengelolaan dana akan dilakukan tanpa membebani administrasi dengan biaya berlebihan.
Dengan bergabungnya berbagai negara, Dewan Perdamaian diharapkan memainkan peran kunci dalam transisi Gaza dari konflik menuju perdamaian dan pembangunan. Langkah ini juga diharapkan membuka peluang bagi stabilitas jangka panjang di Timur Tengah.(*)
