Komisi VIII Minta Kuota Petugas Haji unsur TNI/Polri Dipisah
Jakarta : Komisi VIII DPR RI merespons, pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak terkait petugas haji. Dahnil sebelumnya menyebutkan, jumlah petugas haji dari unsur TNI dan Polri akan ditambah dua kali lipat tahun 2026.
 |
| Para Petugas Pelayanan Ibadah Haji (PPIH) saat ingin berangkat ke tanah suci, Arab Saudi, untuk memberikan bantuan kepada para jemaah haji Indonesia (Foto: Dokumentasi PPIH) |
Anggota Komisi VIII DPR, Dini Rahmania menyarankan, alokasi petugas haji untuk TNI/Polri dipisahkan dari kuota petugas layanan haji. Politikus NasDem ini mengungkapkan, penambahan petugas dari TNI/Polri difokuskan dalam perlindungan jemaah dan penguatan aspek keamanan.
"Tupoksi TNI sebagai pelindung jemaah harus tetap dibedakan dari tugas pelayanan haji. Sehingga, penempatannya perlu berada dalam skema tersendiri dan tidak menggerus alokasi petugas haji," kata Dini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 19 Januari 2026.
Ia mengatakan, pemisahan peran antara petugas layanan haji dengan pihak TNI/Polri menjadi penting. Semua itu, demi fungsi pelayanan jemaah haji berjalan optimal dan tertarget.
"Penguatan unsur TNI tidak menjadi persoalan. Sepanjang kuota petugas haji tetap dijaga dan fungsi perlindungan jemaah benar-benar dioptimalkan," ucap Dini.
Sebelumnya diberitakan, Wamenhaj, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, petugas haji unsur TNI/Polri tahun 2026 ditambah dua kali lipat. Keputusan penambahan petugas haji dari TNI/Polri, atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Jumlahnya dua kali lipat dari tahun sebelumnya, memang amanah Presiden Prabowo menginginkan unsur TNI/Polri itu ditambah. Karena evaluasi setiap tahun kinerja petugas haji dari unsur TNI Polri itu bagus kerjanya," kata Dahnil di Asrama Haji Jakarta, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis, 8 Januari 2026.
Dahnil menjelaskan, Presiden Prabowo ingin memberikan apresiasi kepada TNI/Polri dengan penambahan aparat pada pelaksanaan haji 2026. Kemenhaj memastikan, para petugas haji mampu menunjukkan integritas dan kekompakan saat menjalankan amanah Presiden Prabowo di Tanah Haram, Madinah, dan Mekkah.
"Instansi mana yang memiliki kapasitas untuk membangun tim yang kuat? Itu adalah militer. Kami ingin mengadaptasi nilai-nilai kedisiplinan kerja tim yang kuat dari militer," ujar Dahnil.(*)
