Marak Kepala Daerah Terjaring OTT, DPR Ingatkan Jaga Amanah Jabatan
Jakarta : Anggota DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Toha merasa miris, meraknya kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Anggota Komisi II DPR ini mengimbau, seluruh kepala daerah tidak main-main dengan amanah jabatan yang diemban.
 |
| Anggota DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Toha (Foto: Humas Fraksi PKB DPR RI) |
“Ini adalah tamparan keras bagi jalannya otonomi daerah. Kami di Komisi II sangat menyayangkan masih adanya kepala daerah yang berani bermain-main dengan hukum," kata Toha dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.
Toha mengingatkan, kepala daerah jangan pernah menjadikan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri. Apalagi, memperkaya diri melalui keuntungan dari proyek ataupun jual beli jabatan.
"Keterlibatan kepala daerah dalam kasus suap pengisian jabatan di Pati menunjukkan, reformasi birokrasi tingkat daerah masih menghadapi tantangan. Yakni tantangan integritas yang serius," ucap Toha.
Begitu pula, kata Toha, terkait dugaan penyimpangan dana CSR di Madiun. Dana CSR yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, malah justru diduga dikorupsi.
“Praktik jual beli jabatan dan pemotongan fee proyek adalah penyakit lama yang harus segera diputus rantainya. Jika rekrutmen jabatan dilakukan dengan cara suap, maka bisa dipastikan birokrasi di bawahnya tidak akan berjalan profesional,” ujar Toha.
Diketahui, KPK dalam beberapa hari belakangan ini melakukan OTT terhadap sejumlah kepala daerah. Kepala daerah yang terjaring OTT KPK, yakni Wali Kota Madiun, Maidi, dan Bupati Pati, Sudewo.
Keduanya, terjaring OTT KPK dalam dua operasi berbeda di hari yang sama. Maidi diduga terlibat dalam kasus dugaan fee proyek dan penyimpangan dana CSR.
Sementara, Sudewo ditangkap atas dugaan suap dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Hal ini, sontak membuat perhatian para wakil rakyat di DPR.(*)
