Pemerintah Federal AS Mengalami ‘Shutdown’ Sebagian
Washington ; Pemerintah federal Amerika Serikat mengalami penutupan sebagian meskipun kesepakatan pendanaan di menit-menit terakhir telah disetujui oleh Senat AS. Kekosongan pendanaan resmi dimulai pada Sabtu, 31 Januari 2026 tengah malam waktu AS bagian timur, dilansir dari BBC News.
 |
| Foto ilustrasi: Bendera Amerika Serikat |
Hal itu terjadi hanya beberapa jam setelah para senator sepakat mendanai sebagian besar lembaga pemerintah hingga September. Dalam kesepakatan tersebut, Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security/DHS) hanya mendapatkan pengecualian pendanaan selama dua minggu.
Departemen ini membawahi lembaga penegakan imigrasi. Sementara itu, RUU pendanaan tersebut belum mendapat persetujuan dari DPR AS yang saat ini tengah memasuki masa reses.
Presiden Donald Trump mencapai kesepakatan dengan Partai Demokrat setelah mereka menolak memberikan tambahan dana bagi penegakan imigrasi. Penolakan itu muncul menyusul penembakan fatal terhadap dua warga negara AS di Minneapolis oleh agen federal.
Peristiwa tersebut memicu sorotan tajam terhadap praktik penegakan imigrasi. Penutupan pemerintah ini merupakan yang kedua dalam setahun terakhir dan terjadi 11 minggu setelah sebelumnya berlangsung selama 43 hari.
Penutupan pada 2025 tersebut berdampak luas terhadap layanan publik penting, termasuk perjalanan udara. Kondisi itu juga menyebabkan ratusan ribu pegawai federal tidak menerima gaji selama berminggu-minggu.
Penutupan kali ini diperkirakan tidak akan berlangsung selama sebelumnya karena DPR AS dijadwalkan kembali bersidang pada Senin, 2 Februari 2026. Namun, Gedung Putih telah menginstruksikan sejumlah lembaga, termasuk Departemen Perhubungan, Pendidikan, dan Pertahanan, untuk menjalankan rencana penutupan.
Dalam memo resmi, Gedung Putih meminta para pegawai tetap melapor sesuai jadwal untuk melaksanakan prosedur penutupan secara tertib. Pemerintah juga berharap jeda pendanaan ini berlangsung singkat.
Presiden Trump juga mendesak Partai Republik, yang menguasai mayoritas kursi di DPR AS, untuk mendukung dan menyetujui kesepakatan pendanaan tersebut. Para legislator berencana memanfaatkan masa dua minggu pendanaan DHS untuk melakukan perundingan lanjutan.(*)
