Pemprov DKI Hentikan RDF Rorotian di Jakut
Jakarta :;Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk kembali menghentikan sementara operasional fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan di Jakarta Utara. Kebijakan tersebut diambil menyusul adanya protes warga yang mengeluhkan bau menyengat, yang diduga berasal dari aktivitas pengolahan serta pengangkutan sampah menuju fasilitas tersebut.
 |
| Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. |
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan penghentian sementara tersebut diharapkan dapat meredam persoalan yang dirasakan masyarakat sekitar, khususnya terkait sistem transportasi sampah di kawasan Rorotan. Ia menilai langkah tersebut diperlukan sambil dilakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Sumber utama permasalahan RDF Rorotan tidak terletak pada proses pengolahan sampah di fasilitas, melainkan pada armada pengangkut sampah. Air lindi yang menetes dari kendaraan pengangkut lama disebut menjadi penyebab timbulnya bau tidak sedap yang memicu keluhan warga,” kata Pramono, di Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026.
Ia menjelaskan bahwa RDF Rorotan telah beberapa kali menjalani tahap commissioning dengan kapasitas pengolahan antara 200 hingga 500 ton sampah per hari dan relatif berjalan tanpa kendala berarti. Namun, persoalan muncul saat proses pengangkutan sampah menuju lokasi RDF.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pramono mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pengadaan armada pengangkut sampah baru pada 2025. Sebab, kendaraan lama yang tidak memenuhi standar tidak lagi diizinkan beroperasi demi mencegah terulangnya masalah serupa.
Dalam dialog dengan warga, sejumlah masyarakat juga menyampaikan dampak kesehatan yang mereka rasakan akibat bau RDF, baik secara fisik maupun psikologis. Menanggapi hal tersebut, Pramono menyatakan pemerintah daerah siap bertanggung jawab apabila warga harus menanggung biaya pengobatan akibat dampak tersebut.
Meski demikian, Pramono menegaskan fasilitas RDF Rorotan tidak dapat langsung ditutup secara permanen, mengingat proyek tersebut dibangun dengan anggaran besar dan bukan pada masa kepemimpinannya. Ia memastikan aspirasi serta keluhan warga tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah, sembari mencari solusi terbaik bagi semua pihak(*)
