Ratusan Kepala Daerah Terima Penghargaan UHC Awards 2026
Karawang : Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota menerima penghargaan tingkat nasional. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyerahkan apresiasi itu dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards pada Selasa, 27 Januari 2026.
 |
| Ratusan Kepala Daerah Terima Penghargaan UHC Awards 2026 |
Penghargaan bergengsi itu diberikan kepada ratusan kepala daerah yang sukses memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi warga mereka. Para pemimpin daerah dinilai berhasil menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) demi mencapai cakupan kesehatan semesta yang merata.
"Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Capaian tersebut sekaligus melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti.
 |
| Ratusan Kepala Daerah Terima Penghargaan UHC Awards 2026 |
Ghufron menyatakan keberhasilan program perlindungan kesehatan ini sangat bergantung pada komitmen kuat dari setiap pimpinan daerah. Ia menilai capaian tinggi tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektoral dalam menjamin hak dasar kesehatan seluruh penduduk Indonesia.
“Sejalan dengan agenda pembangunan Global Sustainable Development Goals Tahun 2030, Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai salah satu indikator utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program JKN yang menjadi indikator pencapaian target SDGs 3.8, dengan tujuan mencakup seluruh penduduk pada tahun 2030,” ujar Ghufron.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mendukung klaim data tersebut. Penelitian pada tahun 2025 menunjukkan bahwa daerah yang mencapai target memiliki tingkat kesakitan masyarakat yang jauh lebih rendah.
"Di sisi lain, peningkatan cakupan kepesertaan juga mendorong meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan. Saat ini, rata-rata kunjungan peserta Program JKN ke fasilitas kesehatan telah mencapai dua juta kunjungan per hari, mencerminkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan," ucapnya.
BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan melalui penguatan layanan primer dan perluasan sistem teknologi digital. Pihak manajemen mengembangkan berbagai kanal layanan tanpa tatap muka demi memudahkan peserta dalam mengakses seluruh administrasi secara praktis.
"Peserta JKN juga dapat memanfaatkan antrean online saat hendak mengakses layanan di fasilitas kesehatan, kapan pun dan di mana pun. Bahkan ada juga fitur i-Care JKN, yang dapat melihat riwayat pelayanan peserta JKN di fasilitas kesehatan dalam kurun waktu satu tahun, yang memudahkan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan cepat dan tepat," kata Ghufron.
Pemberian penghargaan UHC Awards Tahun 2026 terbagi dalam tiga kategori utama yaitu kategori Utama, Madya, serta peringkat Pratama. Apresiasi ini diharapkan mampu memicu semangat daerah lain untuk segera mempercepat perluasan cakupan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
“Capaian ini bukanlah akhir, melainkan fondasi awal dalam menjaga keberlanjutan Program JKN sebagai gotong royong bersama seluruh anak bangsa. Dengan sinergi yang terus diperkuat, perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia dapat terus terjaga secara berkesinambungan,” ucap Ghufron.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar memberikan penegasan mengenai urgensi program kesehatan nasional bagi stabilitas bangsa. Ia menegaskan kehadiran program jaminan kesehatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjalankan amanat undang-undang dasar.
“Kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bangsa. Dengan masyarakat yang sehat, akan tercipta masyarakat yang makmur, sejahtera, dan unggul,” ujar Abdul Muhaimin Iskandar.
Pemerintah menargetkan perluasan cakupan kepesertaan hingga mencapai 99 persen dari total penduduk Indonesia pada akhir tahun 2029 mendatang. Muhaimin mengingatkan agar pemerintah daerah menjaga jumlah peserta jaminan kesehatan supaya tidak mengalami penurunan pada periode mendatang.
 |
| Ratusan Kepala Daerah Terima Penghargaan UHC Awards 2026 |
“Tidak boleh ada pemerintah daerah yang jumlah peserta JKN-nya justru menurun. Selain perluasan cakupan, pemerintah agar mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan agar manfaat Program JKN dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” katanya.(*)
