Waduh Ada Temuan, BPS Ungkap Banyak Data Ganda Korban Bencana Sumatra
Jakarta : Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap masih banyak data ganda dalam pendataan korban bencana di wilayah Sumatra. Diketahui, data tersebut dikirimkan oleh pemerintah daerah (pemda).
 |
| Warga berjalan di dekat bangunan sekolah yang terdampak banjir bandang di Ladang Rimba, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh (Foto: Dokumentasi/BPBD Aceh Selatan) |
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah identitas yang tercatat berulang kali. Hal itu dilakukan saat melakukan verifikasi data yang dikumpulkan oleh pemerintah kabupaten dan kota.
"Dari usulan-usulan yang disampaikan oleh pemda melalui surat keputusan (SK), masih terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ganda. Lalu kemudian ada beberapa yang diduplikasi," katanya, Jumat, 30 Januari 2026.
Berdasarkan hasil verifikasi terakhir, tercatat sebanyak 46 kabupaten/kota mengusulkan daftar masyarakat yang akan menerima bantuan stimulan hunian. Padahal, secara keseluruhan terdapat 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana di tiga provinsi di wilayah Sumatra.
Namun demikian, ia menjelaskan bahwa enam kabupaten/kota memilih untuk tidak mengajukan usulan bantuan. Hal ini dikarenakan dampak bencana yang terjadi dinilai sangat minimal.
Atas keputusan tersebut, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Bencana memberikan apresiasi kepada enam daerah tersebut. "Sisanya 46 kabupaten kota mengusulkan daftar orang-orang yang perlu mendapatkan bantuan," ujarnya, menjelaskan.
Ia menambahkan, dari 46 kabupaten/kota tersebut, total terdapat 103.824 usulan penerima bantuan stimulan hunian. Karena itu, BPS melakukan verifikasi lanjutan guna memastikan data valid dan mencegah terjadinya tumpang tindih penerima bantuan stimulan.
"Kami harus memastikan bahwa yang terdaftar adalah individu dan keluarga yang unik. Dalam satu keluarga tidak boleh terdaftar lebih dari satu anggota, artinya, satu keluarga hanya bisa didaftarkan satu NIK," ucap Amalia.
Ia menegaskan bahwa bantuan stimulan hunian diberikan berbasis keluarga, bukan per individu. Sehingga ketepatan dan keakuratan data menjadi hal yang sangat penting dalam penyaluran bantuan tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya juga menyoroti adanya data ganda dalam pendataan korban bencana. Menurutnya hal itu terjadi karena data adminduk terbawa pada saat arus banjir.
"Jika ada satu daerah yang identitasnya ganda itu menurut pihak kami bukan sebuah kesengajaan. Tapi lebih karena saat validasi dan verbal itu membutuhkan tim yang lebih banyak akan terlibat," ujarnya.
Ia menambahkan, di Kota Padang sendiri telah terdata beberapa kasus serupa. Hal itu terjadi karena dokumen kependudukan korban hilang akibat banjir, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk dilakukan penelusuran.(*)
