Hentikan Praktik Saham Gorengan!!!, Komisi XI Minta Ada Evaluasi Berkala
Jakarta : Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar meminta, pemerintah bersama stakeholders terkait konsisten menghentikan praktik saham gorengan. Termasuk, saham-saham yang kerap mengalami auto rejection atas (ARA) secara tidak wajar.
 |
| Layar BEI menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) usai terkena trading halt (Foto: periskop) |
"Pemerintah bersama otoritas terkait untuk terus mengawal dan melakukan evaluasi secara berkala. Guna menghentikan praktik saham gorengan yang meresahkan masyarakat," kata politikus PKB ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu, 8 Februari 2026.
Ia mendukung, instruksi Presiden Prabowo Subianto menindak tegas berbagai pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di pasar modal. Instruksi tersebut, harus menjadi momentum pembenahan pasar bursa Indonesia secara menyeluruh, terutama pasca gejolak pasar dalam sepekan terakhir.
“Instruksi ini harus dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait tanpa kompromi apa pun. Tidak boleh ada toleransi bagi siapa pun yang melakukan praktik kejahatan keuangan di pasar modal,” ucap Marwan.
Kemudian, Marwan menegaskan, penindakan terhadap pelanggaran di pasar bursa harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Praktik saham gorengan adalah kejahatan keuangan yang merusak kredibilitas pasar bursa Indonesia.
"Khususnya di mata investor luar negeri, praktik ini tidak boleh dibiarkan. Ini adalah momentum pembenahan pasar modal yang tidak boleh terlewatkan,” ujar Marwan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan mandat Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembenahan bursa. Airlangga mengatakan reformasi struktural sangat penting demi menciptakan sistem perdagangan saham yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah menargetkan peningkatan likuiditas pasar melalui kebijakan kenaikan batas minimal saham publik (free float) sebesar 15 persen. Langkah ini bertujuan agar bursa saham nasional dapat bersaing secara sejajar dengan standar pasar keuangan internasional.
"Bapak Presiden Prabowo memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar melalui reformasi pasar modal secara struktural, termasuk demutualisasi bursa. Presiden Prabowo juga mendorong peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15 persen sesuai standar global," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Wisma Danantara Jakarta, Sabtu, 31 Januari 2026.
Airlangga menegaskan bahwa negara tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku manipulasi harga di pasar saham. Praktik kotor tersebut dianggap merusak kredibilitas sistem ekonomi serta menghambat masuknya arus modal asing ke Indonesia.
"Sekali lagi, pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan yang merugikan investor. Praktik tersebut juga merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia," kata Airlangga.(*)
