Komisi III DPRD Jabar Fokus Benahi BUMD
Bandung : Komisi III DPRD Jawa Barat tengah memfokuskan perhatian pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal dan terus mencatatkan kerugian dari tahun ke tahun. Sejumlah BUMD bahkan disebut berpotensi menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat.
 |
| Anggota Komisi III DPRD Jabar, M Romli (Foto: DPRD Jabar) |
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Muhammad Romli, mengatakan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD menjadi agenda penting yang sedang dikaji saat ini. Menurutnya, keberadaan BUMD seharusnya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan justru menyedot anggaran daerah secara terus-menerus.
“Banyak BUMD yang masih merugi, bahkan dari tahun ke tahun kondisinya tidak berubah. Hidup segan mati pun tidak mau. Ini yang harus benar-benar kita kaji” ujar Romli Selasa 10 Februari 2026
Romli menegaskan, Komisi III tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah tegas terhadap BUMD yang terus membebani keuangan daerah. Opsi perampingan, penggabungan, hingga peleburan BUMD disebut tengah menjadi bahan pertimbangan serius dalam kajian internal DPRD Jawa Barat.
“Kalau memang sudah tidak sehat, ada opsi untuk digabung, dilebur, atau bahkan diamputasi. Jangan sampai APBD habis hanya untuk mengurus BUMD yang merugi, sementara hak-hak masyarakat justru terabaikan,” katanya.
Ia menilai, pembiaran terhadap BUMD yang tidak produktif akan berdampak langsung pada pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, kata Romli, justru terserap untuk menutup kerugian perusahaan daerah yang tidak menunjukkan perbaikan kinerja.
Selain evaluasi BUMD, Komisi III DPRD Jawa Barat juga tengah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum mencapai target optimal pada tahun sebelumnya. Romli menyebut realisasi PAD Jawa Barat pada tahun lalu masih berada di bawah 100 persen dari target yang ditetapkan.
“Kita juga fokus bagaimana mengembalikan dan menggenjot PAD. Tahun kemarin itu kan belum mencapai 100 persen. Ini penting, karena tanpa pendapatan yang kuat, program pembangunan juga tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya.
Menurut Romli, optimalisasi PAD dan pembenahan BUMD harus berjalan beriringan. Ia menegaskan bahwa keberadaan BUMD idealnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan menjadi beban fiskal yang justru menghambat pembangunan.
“Kalau pendapatan tidak ada, mau kirim apa pun ke lapangan juga tidak bisa. Jadi BUMD harus sehat, PAD harus kuat, supaya pembangunan dan pelayanan publik bisa berjalan,” ucapnya.
Komisi III DPRD Jawa Barat berencana terus mendalami kajian terkait BUMD, termasuk kemungkinan pembentukan atau restrukturisasi melalui regulasi daerah. Namun demikian, Romli menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil nantinya harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan keuangan daerah.(*)
