Legislator Jabar Dorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui UMKM
Karawang : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Sri Rahayu, S.H., menegaskan bahwa penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu kunci utama dalam mempercepat pemulihan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.(7/2/26).
 |
| Legislator Jabar Dorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui UMKM |
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar di Aula Kantor Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Sabtu (7/2/2026).
Kegiatan pengawasan ini dihadiri oleh Karang Taruna serta warga masyarakat pelaku UMKM Desa Cilewo. Forum berlangsung interaktif dengan pembahasan mendalam mengenai berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi pelaku usaha lokal.
Dalam pemaparannya, Sri Rahayu menegaskan bahwa UMKM bukan sekadar sektor pendukung, melainkan tulang punggung perekonomian daerah yang memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 |
| Legislator Jabar Dorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui UMKM |
“UMKM adalah tulang punggung perekonomian Jawa Barat. Tantangan yang mereka hadapi harus dijawab dengan kebijakan yang tepat serta pengawasan yang kuat,” ujar Sri Rahayu, yang akrab disapa Mak Sri.
Sri Rahayu mengungkapkan masih terdapat sejumlah hambatan struktural yang dihadapi UMKM, mulai dari keterbatasan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, perizinan usaha yang dianggap rumit, hingga minimnya infrastruktur distribusi untuk mendukung pemasaran produk lokal.
 |
| Legislator Jabar Dorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui UMKM |
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut harus menjadi fokus perhatian bersama, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pendampingan bagi pelaku UMKM, khususnya terkait literasi digital dan pengelolaan usaha. Transformasi digital kini menjadi kebutuhan mendesak agar UMKM mampu bertahan dan bersaing di tengah kompetisi pasar yang semakin ketat.
Dalam forum tersebut, Sri Rahayu menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan lapangan, di antaranya:
1. Memperluas akses pembiayaan formal bagi UMKM melalui Jamkrida dan lembaga keuangan mikro.M
2. Mendorong pengembangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh kabupaten/kota.
3.Menyederhanakan proses perizinan dan sertifikasi usaha, termasuk sertifikasi halal dan HAKI, melalui OSS dan layanan satu pintu.
4.Memperbanyak pelatihan peningkatan keterampilan serta pendidikan kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing UMKM.
5.Mendorong digitalisasi UMKM, baik dalam pencatatan keuangan, pemasaran, maupun manajemen usaha
Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD Jawa Barat untuk memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap UMKM berjalan konkret dan berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang, Ahdan Subhan, menyampaikan bahwa sertifikasi UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing produk lokal.
“Sertifikasi usaha, termasuk halal, NIB, dan merek dagang, sangat penting agar produk UMKM Karawang bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Kami terus mendorong dan memfasilitasi pelaku UMKM agar proses sertifikasi semakin mudah dan terjangkau,” ujar Ahdan.
Ia menambahkan, Dinas Koperasi dan UMKM Karawang juga aktif melakukan pendampingan serta sosialisasi agar pelaku UMKM memahami manfaat sertifikasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan konsumen.
Sri Rahayu menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD Jawa Barat akan terus diperkuat untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kebijakan tidak cukup hanya tertulis di atas kertas. Harus ada pengawasan agar implementasinya benar-benar menjawab kebutuhan pelaku UMKM di lapangan,” tegasnya.
Ia berharap, melalui kegiatan pengawasan seperti ini, pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi riil masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang diambil mampu meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(*)
