Di Kabupaten Karawang Masih Ribuan Anak Tidak Sekolah, Ini Upaya Pemerintah Daerah

Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya menekan tingginya angka ATS yang masih menjadi tantangan di Karawang.

Berdasarkan data per April 2026 yang bersumber dari Kemendikdasmen, Disdikbud Karawang mencatat, jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Karawang mencapai 29.181 anak usia 6–15 tahun. Sementara itu, untuk data ATS yang aktif kembali di Sekolah hingga tahun ini sebanyak 17.905 anak.

Kemudian, sebanyak 1.259 anak masuk kategori putus sekolah (drop out/DO) dan lulus tidak melanjutkan (LTM). Adapun 10.017 anak lainnya tercatat belum pernah bersekolah (BPB). Disdikbud Karawang juga mencatat sebanyak 10.835 anak telah melalui proses verifikasi lapangan.

Kepala Disdikbud Karawang, Wawan Setiawan Natakusumah, mengatakan bahwa penanganan ATS merupakan bagian dari indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pendidikan.

“ATS ini menjadi salah satu indikator dalam SPM, selain daya tampung dan partisipasi pendidikan anak usia dini. Ini jadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar Wawan.

Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah baru mampu menjangkau sekitar 3.000 lebih anak setiap tahunnya melalui program bantuan tersebut.

Anggaran Rp4,9 miliar itu digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak, seperti seragam, biaya pembelajaran, hingga pelatihan keterampilan di lembaga nonformal.

Program tersebut mencakup pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B, dan C, serta pelatihan keterampilan seperti seni tari, lukis, kerajinan dan lain-lain.

“Rata-rata penyebab anak tidak sekolah masih didominasi faktor ekonomi. Selain itu, ada juga faktor keluarga, seperti orang tua berpisah atau anak yang harus membantu orang tua bekerja,” katanya.

Wawan menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan intervensi secara bertahap dalam lima tahun ke depan, agar lebih banyak anak dapat kembali mengakses pendidikan.

“Lima tahun masa kepemimpinan Bupati Aep Syaepuloh dan Wakil Bupati Maslani, beliau berkomitmen untuk menekan angka anak tidak sekolah di Karawang. Kami (Disdikbud) sebagai pelaksana di lapangan akan terus mengintervensi hal ini demi mewujudkan komitmen pak Bupati," tegasnya.

Selain itu, ia juga mengakui adanya kendala teknis dalam pendataan ATS, seperti anak yang sudah kembali sekolah namun tidak tercatat secara administrasi, atau berpindah domisili ke luar daerah.

“Karena itu, kami terus melakukan verifikasi lapangan agar data lebih akurat dan intervensi bisa tepat sasaran,” pungkasnya.(*)