Sejumlah Pejabat di Jabar Terancam Dicopot Jabatannya Akibat Kompetensi dan Lemahnya Kinerja Dalam Birokrasi
Karawang : Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengambil langkah keras terhadap persoalan kinerja birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah. Sebanyak 12 Organisasi Perangkat Daerah kini menjadi sorotan setelah anggaran pengembangannya dibekukan sementara.(18/5/26).
 |
| Foto : Gubernur Jawa Barat KDM |
Kebijakan tersebut diambil usai hasil audit internal menemukan banyak target pembangunan tidak diterjemahkan dengan baik ke dalam program kerja teknis. Dampaknya, realisasi anggaran memang tinggi, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat dinilai belum maksimal.
Pemprov Jabar juga menemukan persoalan serius dalam pengelolaan sumber daya manusia. Banyak pegawai disebut belum bekerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan dalam jabatan masing-masing.
Akibat kondisi itu, sejumlah unit kerja bahkan mendapat status non-perform dalam sistem evaluasi digital pemerintah pusat. Hal tersebut memicu evaluasi besar terhadap pola kepemimpinan di lingkungan birokrasi Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi disebut kecewa dengan sistem pengembangan SDM yang dianggap belum efektif. Program pelatihan aparatur selama ini dinilai lebih fokus pada administrasi dan serapan anggaran dibanding peningkatan kualitas kerja.
Sebagai langkah lanjutan, seluruh kepala OPD diminta segera melakukan audit kompetensi ulang terhadap pegawai. Pejabat yang gagal mengelola tim dan tidak mampu mencapai target strategis terancam dicopot dari jabatannya.
Pemprov Jabar memberi waktu 30 hari untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Jika tidak ada perubahan signifikan, mutasi lintas instansi akan dilakukan demi memperbaiki kualitas birokrasi.
Langkah ini menjadi pesan tegas bahwa reformasi birokrasi di Jawa Barat kini memasuki tahap serius. Pemerintah menuntut aparatur bekerja lebih profesional, terukur, dan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.(*)
