Kisruh SPBM Jawa Barat 2026 Tuai Cibiran, Begini Komentar Legislator Zaini Shofari
Karawang : Kisruh Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 terus menuai sorotan. Setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menonaktifkan Kepala UPTD Tikomdik Disdik Jabar, Suhendar, muncul kritik bahwa langkah tersebut justru menyasar pihak yang bukan pengambil kebijakan utama.
 |
| Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari |
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, menilai kegaduhan SPMB tidak bisa dibebankan hanya kepada tim teknis. Menurutnya, pihak yang paling bertanggung jawab atas jalannya sistem pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan sebagai penerjemah kebijakan pemerintah daerah.
Zaini bahkan menyebut Kepala UPTD berpotensi menjadi “kambing hitam” dari sistem yang sejak awal tidak dipersiapkan secara matang. Ia mempertanyakan mengapa pejabat teknis yang menjadi sasaran, sementara evaluasi terhadap pengambil kebijakan belum terlihat.
Di sisi lain, ribuan orang tua murid mengeluhkan hilangnya nilai dalam sistem pendaftaran hingga masalah aplikasi yang menghambat proses seleksi. Kondisi tersebut membuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini semakin menurun.
Menurut Anda, apakah penonaktifan Kepala UPTD sudah tepat, atau justru ada pihak lain yang harus lebih bertanggung jawab atas kekacauan SPMB Jabar 2026? (*)
