Soal Tata Kelola Dana BOS, KDM Minta BPK Tidak Hanya Andalkan Metode Sampling Saat Audit
Karawang : Di balik keberhasilan Jawa Barat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Gubernur Dedi Mulyadi justru mengingatkan masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi, terutama dalam tata kelola administrasi pendidikan.(7/6/26).
 |
| Foto sebatas ilustrasi |
Dedi meminta Badan Pemeriksa Keuangan tidak hanya mengandalkan metode sampling saat melakukan audit. Menurutnya, pemeriksaan yang lebih luas diperlukan untuk menemukan potensi kelemahan yang selama ini belum terdeteksi, termasuk dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ia menilai transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan yang diterima siswa dan masyarakat.
Pernyataan tersebut muncul setelah Jawa Barat kembali meraih opini WTP untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut. Namun bagi Dedi, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki sistem, bukan sekadar kebanggaan administratif.
KDM berharap hasil audit yang lebih mendalam dapat membantu pemerintah melakukan pembenahan lebih cepat dan tepat sasaran.
Menurut Anda, apakah pengelolaan dana BOS saat ini sudah cukup transparan dan mudah diawasi masyarakat? .... (*)
