DPRD Karawang Mendesak Pemkab Segera Mempercepat Pelaksanaan Program dan Serapan Anggaran

Pasalnya, hingga Juli 2026, realisasi serapan belanja OPD baru mencapai sekitar 39,9 persen.

Mumun mengingatkan agar kondisi tersebut tidak kembali memunculkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang besar seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2025.

“Serapan belanja di OPD baru 39,9 persen. Sementara itu, kita sudah akan membahas Pra-KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, kemudian dilanjutkan dengan APBD Perubahan. Yang kami khawatirkan, anggaran kembali menyisakan Silpa yang besar seperti tahun lalu apabila program-program di OPD tidak segera dilaksanakan,” ujar Mumun yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Karawang.

Menurutnya, masyarakat saat ini terus menunggu realisasi berbagai program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.

“Jangan sampai masyarakat terus menunggu, sementara pembangunan yang sudah direncanakan belum juga terealisasi. Kami berharap ini menjadi perhatian serius agar seluruh program segera didorong untuk direalisasikan,” katanya.

Mumun menegaskan, Fraksi PKS mendukung penuh program kerja Bupati dan Wakil Bupati Karawang dalam mewujudkan RPJMD agar bisa tercapai sesuai target. Seperti infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan. Sehingga juga dpt dirasakan manfaatnya. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi dengan kinerja OPD dalam merealisasikan anggaran secara optimal.

“Kami mendukung program Bupati dan Wakil Bupati. Karena itu, OPD harus bergerak cepat melaksanakan pembangunan yang sudah direncanakan. Jika Silpa kembali besar, itu menjadi indikasi bahwa pembangunan tidak berjalan dengan baik dan manfaat anggaran belum dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(*)