Komisi IX DPR Minta Pembenahan Tata Kelola BGN Disertai Solusi Nyata
Jakarta ; Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menegaskan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh berhenti pada evaluasi internal. Menurutnya, perbaikan harus dibarengi solusi nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
 |
| Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago (Foto: e-media DPR RI) |
Ia menilai jajaran baru BGN menghadapi tantangan besar untuk membenahi persoalan yang diwariskan dari kepemimpinan sebelumnya. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada satu aspek, tapi mencakup tata kelola fiskal, administrasi, hingga sumber daya manusia (SDM).
"Evaluasi tata kelola seharusnya dilakukan dari sisi fiskal, kemudian administrasi dan SDM. Itu harus dilakukan secara paralel," ujar Irma saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 17Juli 2026.
Perbaikan tata kelola, kata Irma, harus berjalan seiring dengan penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Hal itu penting agar pelaksanaan Program MBG tetap berjalan optimal dan memberikan kepastian bagi para mitra pelaksana.
Irma juga menyoroti perlunya keseimbangan antara perluasan kerja sama BGN dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menilai peningkatan jumlah kerja sama harus dibarengi pengawasan yang memadai.
"Laju peningkatan kerja sama BGN dan SPPG tidak berbanding lurus. Dengan kontrol terhadap kelayakan SPPG sehingga banyak terjadi keracunan," kata Irma.
Legislator Fraksi Partai NasDem itu berharap evaluasi tata kelola yang dilakukan BGN memiliki arah yang jelas terhadap rencana kerja ke depan. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dikeluhkan mitra pelaksana dapat segera memperoleh kepastian penyelesaian.
Ia juga meminta BGN memprioritaskan pembenahan pada aspek SDM dan pengelolaan anggaran. Begitu juga pembenahan pada tata kelola kelembagaan agar pelaksanaan Program MBG semakin baik.
"Perbaiki tata kelolanya mulai dari SDM, anggarannya, kemudian tata kelolanya. Tapi harus berbanding lurus dengan bagaimana menyelesaikan persoalan hari ini yang ada," ucap Irma.(*)
