BBM dan Elpiji 3 Kg Langka di Sulsel, DPRD dan Polisi Turun Tangan
Makassar. Dugaan kelangkaan atau berkurangnya pasokan BBM bersubsidi dan elpiji 3 kilogram di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan mendapat perhatian serius. DPRD Sulsel meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak semakin membebani masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi mengatakan, dugaan kelangkaan BBM dan elpiji 3 kilogram harus segera mendapat penanganan dari pihak terkait, terutama penyedia dan pihak yang bertanggung jawab terhadap distribusi.
"Ada dugaan kelangkaan BBM dan elpiji 3 kilogram, ini harus segera ditangani. Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan," kata Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi merespons hal tersebut di Makassar, Senin (07/09/2026).
Menurut dia, persoalan pasokan kebutuhan dasar masyarakat tersebut perlu segera diselesaikan karena dapat berdampak langsung terhadap aktivitas perekonomian. Pertamina selaku penyedia juga diminta memberikan penjelasan terkait kondisi yang terjadi di lapangan.
Laporan mengenai antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU turut menjadi perhatian. Selain itu, pasokan elpiji 3 kilogram disebut mengalami kekurangan sehingga harga di tingkat pengecer melonjak. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin membebani masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil.
Antrean kendaraan, yang sebagian besar merupakan truk untuk mendapatkan solar, bahkan terjadi hampir setiap hari di sejumlah wilayah Sulawesi. Situasi ini tak jarang berdampak pada kelancaran arus lalu lintas.
Untuk memastikan ketersediaan BBM dan elpiji bersubsidi, diperlukan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Pertamina, agen, pangkalan hingga aparat penegak hukum.
DPRD Sulsel juga memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut. Pertamina diminta menjelaskan secara rinci penyebab dugaan gangguan pasokan sekaligus menyampaikan langkah konkret untuk mengembalikan kondisi seperti semula.
"Paling penting sekarang adalah bagaimana pasokan kembali normal dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM serta elpiji yang sesuai harga yang ditetapkan," ucapnya.
Ia menegaskan, persoalan distribusi kebutuhan masyarakat harus segera diselesaikan dan menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh. Hal itu penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.
Di sisi lain, Polda Sulawesi Selatan ikut menyoroti dugaan berkurangnya ketersediaan BBM dan elpiji di tengah masyarakat. Kepolisian saat ini melakukan penyelidikan untuk mendalami kemungkinan adanya praktik penyalahgunaan maupun penimbunan.
Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam menyikapi persoalan tersebut.
"Tentu kami tidak akan tinggal diam. Dari Ditreskrimsus Polda Sulsel tetap melaksanakan penyelidikan. Apakah ada mafia, atau tidak ada mafia nanti kita sampaikan kembali," tuturnya.
Kepolisian memastikan akan menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Termasuk apabila ditemukan praktik penyalahgunaan maupun penimbunan BBM dan elpiji yang merugikan masyarakat.
Untuk merespons dugaan kekurangan pasokan tersebut, Polda Sulsel juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina dan pemilik SPBU.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga Region Sulawesi menyatakan pasokan BBM di wilayahnya dalam kondisi aman. Namun, pengawasan dari berbagai pihak tetap diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.(*)
