KDM Sebut YouTube, Facebook, IG Harus Jadi Alat Transparansi Program Pemerintah
BANDUNG, PELITA KARAWANG - Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Dedi Mulyadi (KDM), mendorong seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dan desa di Jawa Barat untuk lebih aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana transparansi kebijakan publik.
 |
| KETERANGAN FOTO: Kang Dedi Mulyadi (KDM) mendorong pemanfaatan media sosial sebagai sarana transparansi kebijakan pemerintah di Jawa Barat. (Foto: Istimewa) |
Menurut KDM, platform media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya saat ini menjadi ruang publik yang paling efektif untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah kepada masyarakat.
Platform tersebut dinilai dapat digunakan secara langsung untuk menyampaikan informasi yang detail, mulai dari transparansi anggaran belanja, alokasi dana, hingga pelaksanaan program-program pembangunan di lapangan.
"Jangan alergi dengan media sosial. Justru di sana pemerintah bisa menjelaskan secara terbuka, anggaran dipakai untuk apa, programnya sudah sampai mana," ujar KDM dalam keterangannya.
KDM menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan di Jawa Barat yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Dengan keterbukaan, masyarakat dapat ikut mengawasi, memahami, dan merasakan langsung manfaat pembangunan.
Ia juga meminta agar para pejabat dan aparatur pemerintah tidak hanya menggunakan media sosial untuk pencitraan, tetapi benar-benar sebagai alat komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga.
Menurutnya, ketika informasi disampaikan secara terbuka melalui medsos, potensi kesalahpahaman, hoaks, dan kecurigaan publik terhadap pemerintah dapat diminimalisir.
Langkah ini sejalan dengan visi KDM untuk membangun pemerintahan di Jawa Barat yang dekat dengan rakyat dan terbuka, di mana setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.(*)
