Pemprov Jabar Tak Toleransi Tambang Ilegal, Camat Apatis Bakal Kena Sanksi Potong Tukin
DEPOK, PELITA KARAWANG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan tidak akan mentoleransi keberadaan aktivitas penambangan liar di seluruh wilayah Jawa Barat.
 |
| Foto ilustrasi |
Dalam pertemuan koordinasi bersama para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat di Depok, Pemprov Jabar meminta para kepala daerah untuk memberikan sanksi tegas berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin) kepada Camat yang membiarkan penambangan liar beroperasi di wilayah kekuasaannya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menyoroti dampak buruk penambangan liar yang selama ini merusak infrastruktur jalan akibat lalu lintas kendaraan bertonase berat. Pembangunan jalan provinsi dan daerah yang menelan anggaran besar dinilai menjadi sia-sia jika terus dilintasi truk-truk pengangkut tambang berbobot puluhan ton.
"Percuma bangun jalan mahal-mahal, jangankan setelah selesai, baru proses dibangun saja sudah dilewati mobil 40 ton sampai 60 ton," ujar Dedi Mulyadi dengan nada tegas dalam rapat tersebut.
Kebijakan sanksi pemotongan tukin ini diterbitkan bukan tanpa alasan. Pemprov Jabar menilai masih ditemukannya lemahnya fungsi pengawasan birokrasi di tingkat kecamatan terhadap pelanggaran lingkungan.
Dalam berbagai inspeksi mendadak (sidak) tanpa pemberitahuan yang dilakukan Gubernur Dedi Mulyadi ke sejumlah wilayah, kerap ditemukan praktik penambangan liar maupun pembuangan limbah ilegal yang ironisnya berlokasi tepat di dekat atau bahkan di belakang kantor kecamatan.
"Dalam sidak saya, sering saya temukan tambang ilegal dan buang limbah ilegal itu tepat di dekat kantor kecamatan, bahkan di belakangnya. Ini artinya fungsi pengawasan camatnya di mana?" ungkap KDM.
Guna memastikan fungsi birokrasi berjalan optimal, Pemprov Jabar mendesak seluruh jajaran aparatur kecamatan hingga desa untuk aktif bergerak memantau dan menindak pelanggaran lingkungan di wilayahnya.
Sanksi pemotongan tunjangan kinerja diharapkan menjadi peringatan keras dan efek jera agar para Camat tidak lagi terkesan apatis atau membiarkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur di area tugas mereka.
Pemprov Jabar memastikan pengawasan terhadap tambang ilegal akan terus diperketat dan melibatkan seluruh stakeholder hingga tingkat bawah.(*)
