Setiap Kecamatan di Bandung Bakal Punya Sentra Wisata Kuliner, Ini Tujuannya
BANDUNG –Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sedang mengkaji rencana pembentukan Sentra Wisata Kuliner (SWK) di setiap kecamatan. Langkah ini dihadirkan sebagai wadah bagi pelaku usaha mikro sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi lokal.
 |
| Setiap Kecamatan di Bandung Bakal Punya Sentra Wisata Kuliner |
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa konsep tersebut merupakan realisasi dari janji politik serta penyesuaian dari rencana awal Pemkot Bandung yang sebelumnya menargetkan pusat inkubasi bisnis hingga tingkat kelurahan.
"Misalnya di setiap kecamatan ada SWK, Sentra Wisata Kuliner. Jadi itu sesuai dengan apa yang kita canangkan pada waktu kampanye dulu, yaitu pusat kuliner atau inkubasi bisnis di setiap kecamatan," ujar Farhan saat ditemui di Hotel Grandia, Kota Bandung, Rabu (7/10/2026).
Setelah melalui proses kajian, penerapan program di tingkat kelurahan dinilai terlalu luas. Oleh karena itu, Pemkot Bandung memutuskan untuk memfokuskan pengembangannya mulai dari tingkat kecamatan dengan melihat keunggulan dan karakteristik kuliner di masing-masing wilayah.
Farhan menegaskan bahwa sektor kuliner memiliki peran vital terhadap perekonomian dan penerimaan pajak Kota Bandung. Untuk itu, Pemkot Bandung bakal memetakan segmen kuliner secara lebih spesifik, yakni membedakan antara kebutuhan harian warga lokal dan destinasi wisata kuliner.
"Kalau kuliner harian, untuk kita yang tinggal di Bandung dan para pekerja, makan paling mahal Rp20.000 sekali makan cukup kenyang. Tapi kalau untuk wisata, kisaran Rp60.000, tentu lain lagi treatment-nya," jelasnya.
Dalam penataan kawasan kuliner tersebut, Farhan menunjuk beberapa lokasi yang sukses dan dapat dijadikan sebagai percontohan (benchmarking), di antaranya kawasan Jalan Lengkong Kecil, Taman Wartawan, serta Jalan Cikuray.
Pengembangan sentra kuliner ini dipastikan tidak bertujuan untuk menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL), melainkan memberikan ruang berdagang yang lebih tertib dan terintegrasi. Pemkot Bandung juga terus membuka ruang dialog dengan para pedagang guna meminimalisasi potensi penolakan.
"Saya bersama seluruh jajaran berusaha konsisten terhadap peraturan yang ada. Kita tidak bisa kompromi. Jangan sampai kita yang membuat peraturan, kita sendiri yang melanggar," tegas Farhan.(*)
