CIMAHI – Hari Buruh Internasional atau May Day yang akan diperingati 1 Mei besok akan diwarnai aksi turun ke jalan.Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Cimahi mengaku akan menurunkan sekitar seribu buruh.
Mereka akan membawa isu sentral pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan. KetuaDPCSPN KotaCimahi Dadan Sudiana mengatakan, selain turun ke jalan,buruh juga akan menggelar aksi di Gedung DPRD Kota Cimahi. ”Perda bukan melihat bagus atau tidaknya. Sebenarnya jika pengawasan sudah benar, tidak perlu ada perda. Cukup dengan undang- undang, yang terpenting adalahpengawasan,”kataDadan di ruang kerjanya,Rabu (27/4).
Menurut dia, perda belum mengatur soal teknis,hanya copy paste dari undang-undang.Dadan menekankan pengawas lapangan yang minim dari sisi jumlah serta kualitastakmaksimal.”Kamiakan mempertanyakannya ke pembuat perda,yakni Dewan dan eksekutif sebagaipelaksana,”katanya. Dadan juga menyikapi minimnya jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan di pemkot.
Menurut dia,perlu adanya sanksi atas kelalaian pengawas yang tak hanya berupa sanksi moral dan administratif belaka, namun berupa pencopotan jabatan. ”Pemerintah sebaiknya membuat peraturan wali kota (Perwal) dalam meregulasi petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) tenaga pengawas serta memuat sanksinya,”jelasnya.
Dia menyatakan,pengawas lapangan sama sekali belum berperan.Akibatnya,persoalan demi persoalan terus menggerogoti nasib buruh, seperti upah yang masih di bawah standar UMK Rp1.172.485 di banyak perusahaan dan status kontrak yang banyak disandang buruh.
”Saat ini juga banyak tenaga kontrak ilegal yang hanya dibayar Rp2.500-4.000 per jam, dari upahnya, itu termasuk pelanggaran,”katanya. Sementara itu,Wakil Ketua III Bidang Keorganisasian SPN Kota Cimahi Suharto menambahkan, saat ini muncul tren pekerja borongan yang jadi rekayasa perusahaan lantaran tak mau merugi karena harus memberikan hak bagi pekerja tetap, kontrak, dan harian lepas.
”Karyawan tetap dibuat tak betah, lama kelamaan habis,” katanya. Ditemui terpisah, Kapolres Cimahi AKBP Rudi Heriyanto Adi Nugroho mengaku sudah berkoordinasi dengan perwakilan Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) yang berada di wilayah hukum Polres Cimahi. Menurut Rudi, dari hasil pertemuan tersebut didapat keputusan bahwa momen May Day akan diperingati dengan nuansa yang berbeda.
”Pola pikir mereka pun sudah banyak berubah,mereka akan mengganti aksi turun ke jalan dengan bakti sosial dan upacara bendera,”ungkapnya. Sementara Polda Jabar menyiagakan sekitar 6.000 petugas untuk mengantisipasi peringatan May Day, Minggu (1/5) mendatang. Kapolda Jabar Irjen Pol Suparni Parto mengatakan, setelah pertemuan di Jakarta kemarin, di luar Jabar pengamanan May Day dilakukan petugas setingkat polres, sementara di Jabar polda diharuskan untuk melakukan back up.
”Polres memang diharuskan melakukan pengamanan. Namun khusus di Jabar, polda harus mem-back up khususnya peringatan di wilayah Soreang, Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Kota Bandung,” kata Suparni ketika ditemui di Mapolda Jabar,kemarin. agung bakti sarasa/ irvan christianto.
Menurut dia, perda belum mengatur soal teknis,hanya copy paste dari undang-undang.Dadan menekankan pengawas lapangan yang minim dari sisi jumlah serta kualitastakmaksimal.”Kamiakan mempertanyakannya ke pembuat perda,yakni Dewan dan eksekutif sebagaipelaksana,”katanya. Dadan juga menyikapi minimnya jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan di pemkot.
Menurut dia,perlu adanya sanksi atas kelalaian pengawas yang tak hanya berupa sanksi moral dan administratif belaka, namun berupa pencopotan jabatan. ”Pemerintah sebaiknya membuat peraturan wali kota (Perwal) dalam meregulasi petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) tenaga pengawas serta memuat sanksinya,”jelasnya.
Dia menyatakan,pengawas lapangan sama sekali belum berperan.Akibatnya,persoalan demi persoalan terus menggerogoti nasib buruh, seperti upah yang masih di bawah standar UMK Rp1.172.485 di banyak perusahaan dan status kontrak yang banyak disandang buruh.
”Saat ini juga banyak tenaga kontrak ilegal yang hanya dibayar Rp2.500-4.000 per jam, dari upahnya, itu termasuk pelanggaran,”katanya. Sementara itu,Wakil Ketua III Bidang Keorganisasian SPN Kota Cimahi Suharto menambahkan, saat ini muncul tren pekerja borongan yang jadi rekayasa perusahaan lantaran tak mau merugi karena harus memberikan hak bagi pekerja tetap, kontrak, dan harian lepas.
”Karyawan tetap dibuat tak betah, lama kelamaan habis,” katanya. Ditemui terpisah, Kapolres Cimahi AKBP Rudi Heriyanto Adi Nugroho mengaku sudah berkoordinasi dengan perwakilan Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) yang berada di wilayah hukum Polres Cimahi. Menurut Rudi, dari hasil pertemuan tersebut didapat keputusan bahwa momen May Day akan diperingati dengan nuansa yang berbeda.
”Pola pikir mereka pun sudah banyak berubah,mereka akan mengganti aksi turun ke jalan dengan bakti sosial dan upacara bendera,”ungkapnya. Sementara Polda Jabar menyiagakan sekitar 6.000 petugas untuk mengantisipasi peringatan May Day, Minggu (1/5) mendatang. Kapolda Jabar Irjen Pol Suparni Parto mengatakan, setelah pertemuan di Jakarta kemarin, di luar Jabar pengamanan May Day dilakukan petugas setingkat polres, sementara di Jabar polda diharuskan untuk melakukan back up.
”Polres memang diharuskan melakukan pengamanan. Namun khusus di Jabar, polda harus mem-back up khususnya peringatan di wilayah Soreang, Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Kota Bandung,” kata Suparni ketika ditemui di Mapolda Jabar,kemarin. agung bakti sarasa/ irvan christianto.
SUMBER BERITA:KLIK DI SINI.
0Komentar