Deden Sopyan :Potensi Alih Fungsi Lahan Pertanian Karawang Tinggi - PELITA KARAWANG

Breaking

Post Top Ad

Senin, 15 Mei 2017

Deden Sopyan :Potensi Alih Fungsi Lahan Pertanian Karawang Tinggi


Karawang-PEKA-.Potensi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Karawang, Jabar, cukup tinggi karena Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak "mengunci" pembangunan di atas lahan pertanian. 

Ketua Umum Serikat Tani Karawang (Setakar) Deden Sofian, di Karawang,mengatakan, selama ini upaya pemkab menjaga lahan pertanian dari alih fungsi lahan itu hanya didasarkan atas Peraturan Daerah tentang RTRW.

"Untuk Peraturan Daerah Karawang tentang LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) itu masih dibahas Pansus. Jadi hanya Perda RTRW yang `mengunci` laju alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian," kata dia.

Ia menilai, Perda Nomor 22 tahun 2011 tentang RTRW yang diharapkan menjadi "kuncian" dalam mempertahankan lahan pertanian di Karawang, ternyata tidak bisa diandalkan. Tidak ada hal yang tegas mengenai larangan alih lahan.

Di antara isi Perda RTRW itu ternyata membiarkan ribuan hektare lahan pertanian beralihfungsi. Lahan pertanian yang tersebar di tujuh kecamatan tersebut tidak dipertahankan, sesuai dengan Perda tentang RTRW.

"Ternyata terungkap, isi dari Perda RTRW ini sarat pesanan pengusaha. Artinya, lahan pertanian di tujuh kecamatan itu kemungkinan sudah dipesan oleh investor untuk membangun perumahan atau untuk pembangunan lainnya. Padahal Perda RTRW ini menjadi dasar pembahasan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang LP2B," kata Deden.

Ia menyarankan agar Perda RTRW yang tidak propertanian itu direvisi dan harus dipertanggungjawabkan oleh para anggota DPRD Karawang yang beberapa tahun lalu menjadi Pansus Raperda RTRW. 

Kepala Dinas Pertanian setempat Hanafi, sebelumnya mengatakan areal sawah yang dipertahankan dari alih fungsi dalam Raperda LP2B tersebar di 21 kecamatan.

Sedangkan ribuan hektare sawah di tujuh kecamatan lainnya tidak dimasukkan dalam lahan pertanian yang dipertahankan dalam Raperda LP2B itu. Padahal cukup luas areal sawah di tujuh kecamatan itu.

Tidak dicantumkannya ribuan hektare sawah di tujuh kecamatan tersebut karena sesuai dengan Perda tentang RTRW. Areal sawah yang tersebar di tujuh kecamatan tidak masuk kategori lahan pertanian yang dipertahankan.

Hanafi mengakui lahan pertanian di tujuh kecamatan yang tidak dimasukkan dalam kategori lahan pertanian pangan berkelanjutan itu merupakan lahan teknis dan cukup luas.

Tujuh kecamatan itu di antaranya Kecamatan Lemahabang yang memiliki luas pertanian 4.274,03 hektare, Pangkalan dengan luas lahan pertanian seluas 1.783,57 hektare, serta Kecamatan Tegalwaru dengan luas lahan pertanian 1.492,60 hektare.

Selain itu, juga Kecamatan Telukjambe Timur yang memiliki luas lahan pertanian seluas 308,78 hektare, Telukjambe Barat dengan luas lahan pertaniannya seluas 308,78 hektare, Kecamatan Klari yang memiliki luas lahan pertanian 282,97 hektare, serta Kecamatan Purwasari dengan lahan pertanian seluas 267,73 hektare. #ANT.
Posting Komentar