KARAWANG-.Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi akan melapor ke Polda Jawa Barat terkait menyebarnya draf seolah surat keputusan DPP Golkar yang mengusung Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien untuk Pilkada Jawa Barat 2018.

DPP Golkar Usung Ridwan Kamil Calon Gubernur Jabar
Jalan ini ditempuh Dedi menyusul pernyataan Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham bahwa surat yang beredar tersebut adalah palsu sehingga kemungkinan ada yang mencatut tanda tangan ketua umum dan sekjen.

"Senin, insya Allah saya akan melapor ke Polda Jabar karena itu berarti pemalsuan," ungkap Dedi  (22/9/2017).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham membantah adanya surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar terkait pencalonan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan anggota DPR Fraksi Golkar Daniel Mutaqien Syafiuddin.

Idrus mengatakan, DPP tidak pernah mengeluarkan surat tersebut karena belum saatnya mengumumkan pencalonan untuk Pilkada Jawa Barat 2018.

Menurut Dedi, jika memang surat itu palsu, ia juga meminta DPP melapor ke Mabes Polri untuk mengusut tuntas siapa pembuat dan penyebar surat bodong itu. 

"Bahwa surat itu hoaks atau bodong, maka saya meminta kepada DPP Golkar untuk melapor polisi, dan mengusut tuntas siapa penyebar surat bodong itu. Mengusut siapa mengetik surat itu, yang scan tanda tangan ketua umum siapa, sekjen siapa. Kalau DPP tidak melapor, saya yang akan melapor," kata Dedi.

Menurut Dedi, masalah ini harus dibawa ke ranah hukum karena menyankut kredibilitas partai dan pemilihan kepala daerah yang miliki dasar hukum yang kuat.

"Golkar itu partai besar, bukan partai kecil. Pak Sekjen punya kewajiban untuk lapor. Masa tanda tangan dicatut, diam saja," kata Dedi.

Sebelumnya diberitakan, draf surat keputusan dari DPP Golkar untuk mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jabar dan Daniel Mutaqien Syaiffudin sebagai calon wakil gubernur Jabar beredar luas.

Surat itu ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham. Namun di surat itu tidak disebutkan tanggalnya, hanya tercantum September 2017.

Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi membenarkan beredarnya surat itu. Menurut Dedi, surat itu baru draf dan belum diberi stempel.

"Betul itu (surat) dari DPP (Golkar) dan keburu ada yang membocorkan," kata Dedi melalui sambungan telepon, Jumat (22/9/2017).

Namun Dedi meragukan keabsahan surat itu mengingat Ketua Umum Setya Novanto yang menandatangani surat itu sedang dirawat. Selain itu, rangkaian rapat yang menjadi dasar munculnya surat penetapan itu diklaim tidak ada.

Dilain tempat kandidat calon gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menanggapi beredarnya surat keputusan yang diduga berasal dari Partai Golkar terkait pengusungannya dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2018.

"Kalau dari saya mah dua, pertama tanyakan ke DPP (Golkar), kedua faktanya saya belum menerima suratnya. Jadi saya belum bisa mengonfirmasi kebenarannya," ujar Ridwan Kamil .

Pria yang akrab disapa Emil ini mengaku, dirinya baru mengetahui beredarnya surat tersebut melalui aplikasi perpesanan. Sehingga ia masih menyangsikan keabsahan surat dukungan yang bertuliskan pemasangannya dengan anggota DPR RI, Daniel Mutaqien Syaifudin.

"Saya belum menerima jadi saya tidak bisa mengonfirmasi kebenarannya. Karena tanggalnya ga ada, nomor suratnya belum ada. Bisa saja kemungkinan hoax," katanya.

Saat disinggung mengenai komunikasi dengan partai berlambang beringin tersebut, ia menjelaskan telah bertemu dengan ketua umum Golkar, Setya Novanto, sejak beberapa bulan ke belakang dan tidak ada komunikasi lanjutan.

Sehingga ia menganggap aneh dengan beredarnya surat keputusan tersebut secara tiba-tiba. Emil baru akan mempercayai adanya dukungan apabila telah menerima secara langsung surat pengusungan.

"Jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi kebenarannya, beda halnya dengan Nasdem ada di lemari saya suratnya, ada dari PKB di lemari saya. Ini masih katanya," katanya.

Sebelumnya telah bergulirnya pemberitaan DPP Golkar Usung Ridwal Kamil Calon Gubernur Jabar,menjadi kehebohan bagi warga Golkar di Karawang atau pun di Jawa Barat.Mereka banyak berpendapat bahwa surat itu palsu karena tak berstempel resmi dan sangat meragukan,pasalnya disaat Ketum Setnov sakit mana mungkin bisa pimpin rapat atau memutuskan sesuatu yang besar untuk partainya.(22/09/2017).

Putut salah seorang pentolan Kader Golkar di Kabupaten Karawang,menyebutnya,bahwa berita yang tersiar berdasarkan secarik kertas SK berlogokan Golkar tapi tidak berstempel adalah sebuah hoak.Pasalnya,dirinya sudah mendapatkan info dari pusat itu surat bohong selain dirinya menyakini pihak DPP Golkar akan bersikap bijak dalam menentukan sikap atau mengeluarkan keputusan untuk masa depan kader dan partainya di daerah.Terlebih,jika membaca di lapangan dan melihat hasil survei oleh berbagai lembaga untuk tingkat kepopuleran Ketua DPD Golkar Jabar lebih tinggi dibandingkan Ridwal Kamil.Jadi sangat mustahil pihak DPP Golkar berlaku konyol dan berbuat keliru,tegasnya.

Untuk itu,saya meminta kepada para kader,simptiasan,pengurus Golkar atau siapa saja yang mendukung Kang Dedi Mulyadi untuk maju menjadi calon gubernur Jabar tidak termakan oleh isu murahan tersebut dan tidak terprovokasi pula,pinta Putut.

Banyak cara ditempuh dalam masa kekinian untuk merusak suasana misal membuat surat palsu atau berita hoak.Maka dari itu janganlah dipercayai bahwa SK itu adalah benar-benar dikeluarkan oleh pihak DPP Partai Golkar."Silakan lihat surat itu jelas tak berstempel,tak bernomor dan tak ada tanggalnya serta mudah-mudah pihak DPP mengklarIfikasi SK yang beredar,tandas Putut.

Sementara dilain tempat,Hj Eli Amalia Priatna,mengutarakan kekagetanya dengan beredarnya sebuah SK untuk penunjukan kepada Ridwan Kamil oleh DPP Golkar.

Ia menilai peristiwa ini sebuah kejanggalan bab ada beberapa ciri surat keputusan (SK) yang tak terpenuhi oleh SK yang beredar di masyarakat.

Mantan Wakil Bupati Karawang yang pernah diusung partai Golkar ini menambahkanya,satu kemustahilan pihak DPP Golkar mengambil langkah tak populer,tak bijak dan berani mengambil resiko besar karena berniat membesarkan orang yang bukan kader sendiri.DPP Partai Golkar pastilah mengasuh kadernya sendiri,ungkap Eli.Apalagi Dedi Mulyadi jelas sebagai Ketua DPD Jabar yang sudah menjadi panutan warga Golkar selain terkenal,ia  juga sudah terbukti kerjanya bagus danhasil survei pun tingkat kepopuleranya bagus.

Demi kemenangan Golkar di Jawa Barat dan kedamaian para pengurus.kader,simpatisan dan pendukung Kang Dedi di Jawa barat,lanjut Eli."Kami minta kepada pihak DPP Partai Golkar segera mengklarifikasi SK tersebut".

Bila memang benar adanya akan isi SK itu pun,tegas Eli.Pastinya saya meminta pula pihak DPP untuk mempertimbangkan ulang dan menarik kembali keputusan.Pasalnya,DPP lebih baik mengasuh anak sendiri yang sudah terbukti dan  mendapatkan dukungan luas dengan bukti lain dari hasil survei Dedi Mulyadi diatas rata-rata,pungkasnya.