Di Karawang,PNS Jangan Jadi Ketua Gapoktan

PELITAKARAWANG.COM.- Peran Kelompok tani penting untuk menunjang swasembada pangan. Namun, apa jadinya jika Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS menjadi bagian dari kepengurusan kelompok tani?, Setidaknya itulah yang menjadi keluhan sejumlah Kepala Desa di Lemahabang.


Dikatakan Kades Pulomulya, Odang Akrab. Ia meminta Dinas evaluasi lagi keberadaan kelompok tani maupun gabungannya, karena beberapa diantaranya kadang-kadang tidak sedikit PNS aktif ikut jadi Ketua Poktan maupun pengurusnya. Betapapun memiliki sawah, ia berharap hal ini bisa dievaluasi,karena efektifitasnya kurang baik, sebab, sudah mendapat penghasilan dari negara, Dinas juga menurunkan bantuan ke kelompok tani itu juga bukan dalam jumlah kecil. Karenanya, ia berharap, Dinas dan UPTD bisa mengganti semua kelompok tani yang memang masih ada PNS yang bercokol di kepengurusannya. " Gak efektif saja, masa PNS jadi ketua Kelompok tani, nanti kalau ada rapat Gapoktan, dia pilih dinas atau kemana kan," Tanyanya.


Menyikapi itu, Koordinator Penyuluh Pertanian UPTD Pertanian Kecamatan Lemahabang, Irfan mengatakan, Berdasarkan aturan Permentan dan dikuatkam melalui Permendagri yang terbit sejak 2014 lalu, ormas setiap yang ada di desa,tidak boleh di isi oleh PNS, karena PNS tidak boleh  dwifungsi.Karena, selain dapat gaji, apa jadinya jika ONS tersebut dapat hibah dan bantuan keuangan dalam kelompoknya.  Termasuk juga Kelompok tani,dimana pengurus atau ketua Poktan, harus dikukuhkan oleh Kades, karena  Dinas tidak akan guyurkam bantuan, kalau tanpa tandatangan Kepala Desa." Efektifitas dwifungsi tidak efektif," Katanya.


Ia ingatkan, perubahan atau penggantian struktur kelompok tani itu  adalah hasil musyawarah desa dan wajib dihadiri kades untuk pengukuhannya nanti. SK memang dari Dinas, tapi di kukuhkan oleh Kades dahulu, karenanya, jika ada yang luput sepengetahuan kades, ia persilahkan laporkan ke Pertanian untuk dievaluasi ulang kepengurusannya.." kalau mau rubah Poktan, harus musyawarah yang dihadiri Kades, yang jelas PNS mah jangan menjabat saja, kecuali yang sudah pensiun," Katanya.

Diberdayakan oleh Blogger.